Pemerintahan

Wagub NTB: Ternyata Inpres Atur Dana Rekonstruksi Secara Bertahap

Mataram, Talikanews.com – Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin menyampaikan, Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Lombok menyebutkan, ada anggaran rekonstruksi bangunan warga yang rusak berat besaran Rp 50 juta, akan dicairkan secara bertahap.

“Yang Rp 50 juta itu, tidak langsung utuh tapi, dicicil secara bertahap Rp 10 juta pertama, tergantung kebutuhan,” ungkapnya, di Mataram Senin (3/9).

Dia menjelaskan, data rumah yang sudah diverifikasi oleh tim sebanyak 5000 rumah, didalamnya masuk kategori rusak berat, sedang dan rusak ringan. Untuk besaran biaya rekonstruksi bangunan seperti rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan sebesar Rp 10 juta.

Tiga kali rapat dengan Wapres dan kementerian terkait, kemudian di Jogja, bahas infrastruktur pariwisata, kembali ke Menko, minta akselerasi kesepakatan biaya rekonstruksi bangunan 50 juta.

“Pola penyaluran secara bertahap itu disesuaikan kemampuan keuangan pemerintah dan lebih permudah administrasi,” kata dia.

Amin menjelaskan, ada beberapa anggaran akan diluncurkan pada APBD 2019, sehingga bisa dikatakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa menggunakan sistim multi year karena diperkirakan tuntas hingga Agustus 2019.

Oleh sebab itu, diminta kepada kepala daerah khususnya yang terdampak supaya identifikasi data korban, agar lebih cepat proses rehabilitasi dan rekonstruksinya.

“Tetap bangun komunikasi dan koordinasi dengan BPBD,” pesannya.

Untuk diketahui, hingga saat ini sudah dilaksanakan verifikasi 261 bangunan dari 972 bangunan fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada 56 unit, terdiri dari 41 unit sekolah, 4 unit rumah ibadah (masjid mushalla), 3 unit pasar, dan Delapan unit rumah sakit dan puskesmas.(TN-04)

Related Articles

Back to top button