Pemerintahan

Wagub NTB Perintahkan Penjabat Bupati Lotim Tinjau Korban Gempa

Mataram, Talikanews.com – Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, resmi ambil sumpah dan melantik Penjabat Bupati Lombok Timur, dalam hal ini, Drs H.L Syafi’i , berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Senin (3/9).

Usai melantik, Amin perintahkan kepada Penjabat Bupati untuk segera memantau kondisi korban gempa bumi di wilayahnya.

“Saat ini, H. Lalu Syafii, MM, yang merupakan Kepala Kesbangpoldagri Provinsi NTB sudah dilantikan sebagai Penjabat Bupati Lotim sesuai SK Menteri Dalam Negeri No. 131.52-5784 Tahun 2018. Artinya, harus berbaur dengan masyarakat,” pintanya.

Dia mengatakan, pelantikan itu dilaksanakan sehubungan dengan telah berkahirnya masa jabatan Ali Bin Dahlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H. Khaerul Waritsin sebagai Wakil Bupati Lombok Timur periode Tahun 2013 – 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018. Amin juga menyampaikan ucapan selamat kepada H. Lalu Syafii atas pelantikannya itu.

”Semoga dapat bekerja lebih serius dan tetap memberikan pengabdian terbaik dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama selama menjabat di Lombok Timur,” pesannya.

Wagub Amin mengajak semua elemen untuk merenung dan mengambil hikmah dari musibah gempa yang melanda masyarakat NTB saat ini. Ada pelajaran berharga untuk dipetik bagi kemaslahatan daerah kedepan.

Dia kembali menekankan agar Penjabat yang baru dilantik dapat lebih fokus menyelesaikan proses rekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak gempa di Lombok Timur selain menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

“Kondisi masyarakat saat ini harus kita perhatikan dengan serius karena musibah gempa yang kita alami, selain menimbulkan kerugian materi juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kondisi psikologisnya,” kata dia.

Terkait hal itu, Penjabat Bupati Lotim, Drs H L Syafi’i menyampaikan, kehadirannya di Lombok Timur kalau pun waktu singkat, akan mendata kondisi korban karena berkaitan dengan bantuan yang akan diterima.

Dia juga menjelaskan soal bantuan rekonstruksi bangunan bahwa, uang yang akan diterima korban gempa, tidak secara langsung sebanyak Rp 50 juta. Melainkan, secara bertahap, pada tahap awal sebesar Rp 10 juta.

“Hari ini saya akan rapat bersama kepala OPD, bahas kondisi korban sekaligus lakukan identifikasi persoalan pokok dan besoknya langsung turun tinjau lapangan, ” ujar dia.

Disinggung soal penyusunan APBDP? Dia menegaskan, pembahasan itu bagian penting harus dituntaskan karena menyangkut anggaran untuk masyarakat. Namun, ia akan koordinasi dengan anggota DPRD setempat agar berjalan sesuai jadwal.

Bagaimana akselerasi dengan Bupati terpilih? Tetap akan koordinasi, termasuk mengenai kelancaran pelantikan, akan dikoordinasikan juga dengan petugas Kamtibmas.(TN-04)

 

Related Articles

Back to top button