Politik

Ratusan Penghuni Ponpes di NTB Tolak Ikut Pemilu 2019

Mataram, Talikanews.com – Ratusan orang penghuni salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Desa Pungkak Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa, NTB tolak ikut dalam pemulihan umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat.

Di acara rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019, yang dihadiri komisioner KPU se-NTB, unsur Parpol, DPD dan unsur lainnya.

Syukri menjelaskan bahwa Ponpes Imam Syafi’i , yang memiliki Santri lebih dari 100 orang tidak mau menhgunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

“Sebenarnya, bukan kali ini saja. Pada Pilkada NTB 2018 juga mereka tidak gunakan hak pilihnya. Bisa kami katakan, sudah 10 tahun persoalan ini terjadi,” ungkapnya, di Mataram, Kamis (30/8).

Dia mengatakan, KPU sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan bersama jajaran, bahkan melibatkan aparat kepolisian, bertemu ustadz yang ada di Ponpes tersebut. Malah, Ustadz tersebut menyampaikan alasan kaitan dengan ideologi, “tidak direkomendasi islam berpolitik”.

“Katanya anti terhadap pemilu. Padahal, komunikasi kami dengan Ustadz sangat baik. Bahkan, saya ini juga bagian Ormas di Sumbawa, Iya, teman-teman Polisi, TNI malah BIN sudah paham akan semua itu, ” kata dia.

Dia memaparkan jumlah pemilih yang masuk DPT di Sumbawa, sebanyak 326.182 pemilih. Akan tetapi, dari jumlah itu ada yang tidak mau menggunakan hak pilih lantaran kuat ideologi.

Terkait hal itu, ketua KPU NTB, L Aksar Ansori menegaskan, yang jelas KPU sudah berusaha memfasilitasi supaya terdaftar dalam DPT. Lantas ketika tidak mau menggunakan hak pilih, kembali lagi terhadap bersangkutan.

Aksar memaparkan ada beberapa titik terkait adanya masyarakat enggan gunakan hak pilih seperti di Penatoi,Kota Bima, kemudian salah Pondok Pesantren (Ponpes) di sumbawa dan di Kecamatan O’o Kabupaten Dompu.

“Ini selalu jadi isu bahwa ada kelompok masyarakat tidak ingin gunakan hak pilih karena paham berbeda dengan masyarakat umum lainnya,” terang dia.

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada semua pihak, untuk sama-sama memberikan layanan dan solusi agar masyarakat ditempat yang sering menjadi isu mau menggunakan hak pilihnya.

Disatu sisi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, M Khuwailid menegaskan, pada prinsipnya KPU harus mendata masyarakat yang sudah memenuhi syarat mendapatkan hak pilih. Soal adanya Ponpes juga ratusan masyarakat tidak mau menggunaan hak pilih, merupakan tugas KPU untuk meyakinkan kelompok-kelompok tersebut supaya menggunakan hak pilihnya.

“Selain tugas KPU, juga tugas bersama. Namun, KPU punya tugas utama dalam meyakinkan mereka, ” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button