Pemerintahan

Banggar Sebut, APBDP NTB Tak Mampu Tangani Rehabilitasi Pasca Gempa

Mataram, Talikanews.com – Badan Anggaran di DPRD NTB, telah melakukan pertemuan khusus terkait rencana rapat pembahasan KUA PPAS RAPBD P bersama TAPD. Setelah mempelajari Kebijakan Umum Preoritas Anggaran (KUPA) dari TAPD untuk menjadi RAPBDP, menilai bahwa, daerah tidak memiliki anggaran untuk rehabilitasi pasca gempa bumi.

“Kalau kita lihat dan analisa dari keuangan daerah pada RAPBDP 2018, saya pastikan belum mampu mengatasi pasca gempa,” ungkap ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda , Senin (27/8).

Oleh sebab itu, Dewan meminta agar sturkur APBD Perubahan tersebut dirubah. Karena, yang paling diutamakan oleh para wakil rakyat yakni kepentingan masyatakat yang terdampak bukan rehab atau membangun gedung yang kena dampak gempa.

“Saya juga melihat ada yang berubah pada penyusunan RAPBD Perubauan sebelum gempa dengan sesudah gempa,” kata dia.

Politisi Golkar itu menjelaskan, memang penanganan gempa ini tidak bisa sendiri. Terlebih kondisi keuangan daerah, sehingga sangat membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat. Akan tetapi, harus jelas berapa jumlah anggaran dari pusat dan kemana saja pengalokasian supaya tidak terjadi ketimpangan pengalokasian dari anggaran daerah.

“Kita juga harus hadir contoh, rehabilitasi pembangunan kantor, masak harus nunggu pusat. Tapi, harus jelas kebutuhan dan arah penggunaan,” ujar dia.

Isvie mengaku, sebesar Rp 35-40 Miliar yang diajukan pemda untuk rehabilitasi bangunan pelayanan publik yang rusak akibat gempabumi itu. Akan tetapi, kalau melihat postur anggaran APBD NTB, sangat minim dan bisa dibilang tidak mampu. Apalagi Silpa APBD Murni sangat kecil sekali termasuk Pendapatan Asli Daerah kecil.

“Tanya wakil ketua bidang keuangan, dia lebih rinci mengetahui keuangan, ” pintanya.

Disatu sisi, Wakil Ketua Bidang Keuangan, L Wirajaya justru meminta TAPD revisi KUA-PPAS yang memasukkan anggaran rehabilitasi bangunan pasca bencana sebesar Rp 40 Miliar itu. Hal itu disebabkan, daerah tidak memiliki anggaran.

Saat ini, kalau di lihat dari KUPA, keuangan daerah hanya mengalami penambahan sebesar Rp 357 miliar lebih. Bersumber dari hasil penjualan saham newmont sebesar Rp 187,6 miliar. Akan tetapi, terhadap hasil penjualan saham itu, Banggar belum berani masukkan ke fostur anggaran tetkait status hukum sehingga akan ditanyakan ke ahli hukum.

“Apalagi salah tulis di KUPA yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mestinya, masuk kategori Dividen,” tuturnya.

Lebih dipertegas soal adanya pengajuan anggaran pendampingan revitalisasi gedung-gedung yang tidak berani di tempati mencapai Rp 10 Miliar.

“Intinya, ada beberapa program pemerintah dipending yang sebelumnya tertuang dalam RPJMD akibat pengajuan rehabilitasi bangunan. Namun, belum dirapatkan, item mana yang akan ditunda,” tutupnya.(TN-04)

Related Articles

Back to top button