Pemerintahan

Dewan NTB Berharap Penanganan Bencana Gempa Tak Gunakan APBDP, Ini Alasannya

Mataram, Talikanews.com – Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 belum diterima oleh Badan Anggaran di DPRD NTB, lantaran pulau seribu masjid ini sedang dilanda bencana gempabumi. Akan tetapi, jika tidak ada halangan besok (hari ini, red) sebatas pembicaraan pendahuluan ditingkat Banggar dan TAPD Provinsi NTB.

Dengan demikian, para Anggota DPRD NTB itu berharap, penanganan bencana gempabumi supaya tidak menggunakan APBDP. Lantaran, sudah banyak bantuan dari pemerintah pusat, pihak swasta lainnya.

“Kan sudah ditangani secara nasional kalau pun status bukan nasional. Artinya, APBDP NTB fokus sama program sesuai RPJMD saja, ” ungkapnya, Minggu (26/8).

Dia menegaskan, dalam pembahasan APBDP tahun ini juga akan dilakukan lebih selektif. Terlebih, penanda tanganan KUA/KUPA PPAS nantinya harus melalui paripurna DPRD yang tertuang dalam aturan terbaru.

“Saat rapat di Rumah Dinas ketua, saya ingatkan bahwa penanda tanaman KUA-PPAS harus melalui paripurna, beda dengan tahun sebelumnya hanya cukup dibahas dan sesuai kesepakatan,” kata dia.

Terlebih lanjutnya, KUA-PPAS APBDP 2018 ini disusun sebelum gempa. Tentu akan banyak perubahan untuk mengakomodir kepentingan gempa.

“Itu yang perlu kita diskusikan dengan TAPD besok,” ujar politisi PKS itu.

Menurut ketua Komisi bidang Keuangan di DPRD NTB itu menambahkan, sangat bangus kalau tidak menggunakan APBDP untuk penanganan gempa sebagai wujud dan gambaran totalnya perhatian pemerintah pusat terhadap gempa NTB ini.

“Ingat, ini hanya harapan supaya kita bisa melihat totalitas pemerintah pusat dalam menangani pemulihan gempa. Tapi jangan sampai nanti malah anggota Dewan dianggap tidak setuju menggunakan APBDP, apalagi Badan Anggaran tidak punya sensitifitas terhadap korban gempa,” cetus dia.

Oleh sebab itu, dirinya menilia sangat perlu dibicarakan secara panjang dan mendalam terhadap persoalan tersebut, apakah melibatkan APBDP dalam penanganan gempa atau tidak.

Dimana, Banggar juga pernah mengketok anggaran penanggulangan bencana pada APBD murni mencapai milirian rupiah.

“Kalau kedalamnya 5 km dan jaraknya 5 km dari pusat anggaran kan bisa menimbulkan gempa besar dan berpotensi terjadi tsunami anggaran,” selorohnya.

Terkait hal itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir H Ridwansyah juga Tim TAPD menyampaikan, soal apakah APBDP akan digunakan untuk pemulihan pasca gempa, sedang dihitung terkoordinasi di BNPB dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Setelah dihitung akan dipastikan apa saja yang ditanggung pusat dan yang mana akan dibiayai daerah,” tegasnya.

Yang pasti lanjutnya, akan fokus anggaran untuk bencana termasuk merehab kantor Pemprov yang terdampak agar tidak mengganggu tugas dan pelayanan publik.

Mengenai harapan DPRD NTB agar penanganan gempa, dilakukan oleh pemerintah pusat? Bagi Ridwansyah tidak masalah. Lebih bagus lagi kalau semua ditanggung APBN. Tapi , semua itu harus melalui proses dan koordinasi dengan pusat.

Dia menambahkan, saat ini total kebutuhan untuk memulihkan kondisi sudah dihitung BNPB ketemu angka Rp 7 Triliun di dalamnya menyangkut biaya rumah, infrastruktur dan lain sebagainya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button