Politik

Menjelang Pilkades Serentak Loteng, Gejolak Mulai Bermunculan

Lombok Tengah, Talikanews.com – Tahapan pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lombok Tengah yakni tanggal 24 oktober 2018 sudah mulai. Begitu juga halnya dengan persoalan pelaksanaan Pilkades di 96 Desa di wilayah Lombok Tengah itu mulai muncul.

Hal itu terlihat dari Puluhan warga Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya Lomba Tengah mendatangi Kantor DPMD Lombok Tengah, Kamis (23/8).

Kedatangan puluhan warga tersebut memprotes Panitia Pilkades Desa setempat, yang dinilai menyalahi aturan. Karena ada salah satu bakal calon yang ditolak saat melakukan pendaftaran.

“Kami datang untuk melaporkan Panitia yang melakukan penolakan terhadap salah satu Bakal Calon atas nama Supardi, karena tidak sesuai dengan tahapan Pilkades yang sudah diatur,” ungkap Koorlap Aksi, Agus.

Dijelaskan, penolakan yang dilakukan oleh Panitia itu tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Pasalnya, pada saat dilakukan pendaftaran tanggal 20 Agustus itu langsung dihari yang sama tidak bisa diterima pendaftaran, karena adanya kekurangan administrasi.

“Memang ada syarat administrasi yang belum kita urus, dan kami menerima secara profesional kalo itu di tolak,” jelasnya.

“Secara aturan sudah jelas, bahwa ada tahapan perbaikan kekekurangan berkas penjaringan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Desa Serage, Sanusi mengatakan, bahwa pihaknya memang sudah menerima pendaftaran bakal calon Kades tersebut. Namun, saat dilakukan pendaftaran, bakal calon tersebut belum membuat syarat administrasi seperti Surat Keterangan Sehat, Bebas Narkoba, Kejiwaan, Surat dukungan, dan surat pengunduran dirinya sebagai Kapala Dusun.

“Kita minta supaya yang bersangkutan bisa menunjukkan surat bukti sedang mengurus. Namun, sampai hari itu tidak bisa dipenuhi oleh calon tersebut,” jelasnya.

Kepala DPMD Lombok Tengah yang menerima kedatangan warga itu mengatakan, bahwa payung hukum tahapan Pilkades itu sudah diatur secara jelas sesuai dengan undang-undang, Permendagri, dan Perbup.

Sehingga kita harapkan semua masyarakat yang ingin mencalonkan diri bisa tertib mengikuti aturan tersebut.

“Panitia Pilkades juga sudah diberikan pelatihan supaya mereka bisa melakukan tahapan Pilkades itu sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

“Kalo ada persoalan atau protes kepada Panitia Pilkades itu supaya disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pilkades ditingkat Kabupaten,” pungkasnya. (TN-01)

Related Articles

Back to top button