Daerah

Pedagang Korban Kebakaran Pasar Renteng Minta Restart, Ini Yang Mereka Dapatkan

Lombok Tengah, Talikanews.com – Ratusan pedagang korban kebakaran Pasar Renteng kembali menggedor kantor rakyat, Senin (13/08) pagi.

Mereka mendesak agar Pemkab dan pihak BUMN dalam hal ini pihak Bank memberi keringanan angsuran atau minimal penangguhan angsuran jika ada kredit yang harus dibayarkan ke pihak Bank.

Salah satu perwakilan pedagang, H. Mawardi menyampaikan, para pedagang saat ini dalam keadaan memprihatinkan.

Menurutnya, pedagang yang lapak dan dagangannya terbakar pada malam naas itu membutuhkan bantuan pemerintah secara umum untuk memulihkan kondisi psikis dan perekonomian mereka.

“Kami butuh kebijaksanaan agar kami mendapat keringanan dari Bank dan Finance tempat kami mengambil kredit sebagai modal usaha kami,” pintanya saat hearing publik di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Loteng.

Dia bahkan berharap, selain dispensasi waktu, pihak Bank juga bisa memberi keringanan agar para korban hanya harus membayar pokok hutang saja tanpa dibebabi oleh bunga yang menjadi mewajiban mereka.

Sebab, lanjut dia, jika dipaksakan juga, para pedagang akan semakin tercekik dan akan sulit kembali memperbaiki kondisi perekonomian mereka.

Selain itu, lanjut dia, para pedagang juga meminta agar waktu pengguaan lapak sementara di area terminal bisa diperpanjang oleh pemerintah. Sebab, dengan waktu yang hanya diberikan hanya 14 saja tidak akan cukup.

“Apalagi jika ada arahan kami dipindah ke lokasi PTP Puyung, itu kami tolak,” tegasnya.

Sementara itu, I Gde Suhina selaku perwakilan dari Bank BRI Cabang Praya sebagai Asisten Manager Mikro, menyampaikan, pihak Bank sudah melakukan investigasi terkait dengan Nasabah kami yg ada di Pasar Renteng.

Dia menjelaskan, pihaknya selalu mengacu ke Kantor Pusat yang ada di Bali untuk melakukan koordinasi terkait dengan KUR. Termasuk untuk perpanjangan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan dari Nasabah dengan diberikan keringanan yaitu tidak membayar selama 6 bulan.

“Tapi terkait dengan keinginan para pedagang untuk di hapuskan atau di lunasi kredit yang ada di Bank kami, masih belum ada tanggapan, yang ada dari Pusat hanya perpanjangan,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, pihaknya akan memberikan restart setelah mendapatkan data dari seluruh pedagang yang ada.

“Apabila telah terkumpul semua kami akan segera tindak lanjut,” janjinya.

Sementara terkait permintaan pedagang untuk menggunakan lahan terminal sebagai lokasi berjualan, Tri Joko Harianto sebagai perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi menyampaikan, pihaknya belum berani mengambil keputusan terkait alih fungsi terminal.

Sebab, lanjut dia, pihaknya khawatir hal itu akan mengganggu proses pengangkutan penumpang.

Karena menurut data yang ada, lanjut dia, rata-rata operasi terminal dari jam 07.00 wita hingga 10.00 wita dengan penumpang perharinya sekitar 200 hingga 300 orang.

“Kami dari Dishub Provinsi menghimbau kepada Pemda Loteng untuk bersurat ke Gubernur terkait alih fungsi dari terminal tersebut,” himbaunya.

“Dan saya juga masih ragu, apabila terminal dialih fungsi apakah efektif digunakan oleh 1700 pedagang,” tanyanya.

Sementara itu, H. Saman selaku Kadis Perindag Loteng tetap bersikukuh jika hasil rapat dengan jajaran Pemda lainnya menyatakan bahwa pedagang untuk sementara waktu harus menggunakan lahan sebelah kantor Bupati baru sebagai lokasi berjualan.

“Setidaknya menurut perhitungan kami, butuh waktu satu setengah tahun sampai Pasar Renteng bisa dibangun dan kembali normal,” katanya menyampaikan hasil rapat dengan sejumlah stake holder di jajaran Pemkab Loteng.

Menurutnya, hal itu adalah langkah terbaik karena menghindari gesekan antar pedagang karena terminal kemungkinan tidak akan dapat menampung ribuan pedagang.

Meski begitu, usul Kadis Perindag Loteng itu tetap ditentang oleh para pedagang dan mereka tetap bersikukuh akan menggunakan terminal sebagai lokasi berjualan sementara. (TN-2)

Related Articles

Back to top button