Nasional

Dorongan Bencana Nasional, BDRG Tidak Ingin Perpanjangan Birokrasi

Mataram, Talikanews.com – Dorongan supaya darurat bencana gempabumi Lombok dinaikkan status menjadi bencana nasional terus disuarakan. Kali ini, salah seorang senator asal NTB, Hj Baiq Diah Ratu Ganefi pun meminta kepada pemerintah provinsi NTB segera naikkan status bencana ini menjadi bencana nasiaonal.

Hal itu dikatakannya, melihat kondisi masyarakat akibat gempa sangat memprihatinkan dan membutuhkan bantuan lebih besar dari pemerintah pusat. Sehingga, tidak perlu lagi perpanjan birokrasi penanganan korban.

“Penanggulangan bencana ini tidak bisa diatasi sendiri oleh daerah. Sangat membutuhkan penangangan luar, coba lihat berapa jumlah korban jiwa, belum luka-luka dan rumah masyarakat rata dengan tanah,” ungkapnya Jum’at, (10/8).

Anggota DPD RI ini menjelaskan, bencana ini kalau dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional maka, seluruh kegiatan-kegiatan, bantuan akan ditanggdung oleh pemerintah pusat, malah 24 jam pemerintah pusat tetap memantau kondisi.

“Agar lebih efektif , bencana ini memang harus melibatkan nasional. Artinya, pemerintah pusat dengan daerah bisa berkoordinasi bisa terlaksana lancar karena keputusan penanganan semua terkoordinir oleh pusat,” kata dia.

Menurut ketua wilayah IWAPI NTB, kalau daerah masih bisa mengatasi bencana, sebaiknya tidak perlu ditingkatkan status bencana nasional. Akan tetapi, jika pemerintah daerah sudah tidak mampu mengatasinya, maka harus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah provinsi, kabupaten kota.

“Kalau pemerintah daerah sudah tidak mampu mengatasi maka, kita naikkan aja menjadi bencana nasional agar pemerintah bisa lebih memperhatikan seperti rumah-rumah rusak sandang pangan papan, kemudian juga trauma healing dan banyak sekali sebenarnya yang harus kita pikirkan,” ujar dia.

Sapaan Baiq Diah iti melihat, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi dalam menangani korban gempa terlalu ruwet dan panjang. Sehingga pemerintah daerah tidak lagi susah mencari anggaran.

“Jika daerah masih mampu menangani korban, tidak perlu naikkan menjadi bencana nasional. Iya jika tidak mau silahkan saja,” paparnya sembari menegaskan, jika sudah ditangani nasional tidak akan perpanjan birokrasi sehingga, jika sudah begitu dalam keadaan darurat saat ini kita tidak ingin memperpanjang birokrasi.(TN-04)

Related Articles

Back to top button