Nasional

Dihantam Gempa, Pelayanan Setwan NTB Gunakan Garasi Rumdis Pimpinan

Mataram, Talikanews.com – Hampir semua gedung Sekretariat Dewan NTB retak akibat gempabumi berkekuatan 7 SR. Ditambah gempa susulan 6.2 SR yang kekuatan getaran 5 MMI. Hal itu membuat pelayanan Sekretariat Dewan serta kegiatan dewan terpaksa direlokasi ke garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB di Jalan Langko, Kota Mataram. 

Terkait hal itu, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH, mengaku prihatin atas musibah beruntun yang terjadi di semua wilayah di Pulau Lombok termasuk yang dialami oleh keluarga besar Sekretariat DPRD NTB.

“Sebagai bentuk keprihatinan, aktifitas kedewanan terpaksa juga harus disesuaikan dengan melihat keprihatinan atas kondisi masyarakat. Hampir seluruh anggota dewan turun menyapa masyarakat yang terdampak gempa Lombok. Ini bagian untuk membantu keprihatinan yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya Jumat (10/8).

Isvie juga menjelaskan, bukan hanya pelayanan saja, rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB juga dilakukan di garasi rumah dinas. Isvie menambahkan, dari rapat dengan seluruh pimpinan fraksi di DPRD NTB, pascagempa bumi yang terjadi kali ini, hampir terpantau seluruh aktifitas masyarakat dan kedinasan sangat terpengaruh adanya keadaan darurat luar biasa yang kini terjadi itu.

“Misalnya, kami DPRD saja. Saat mau naik ke lantai tiga di ruang paripurna saja tidak berani. Begitupun, saat rapat-rapat di lantai dua di ruangan komisi juga kita was-was karena kondisi ruangan rusak parah,” jelas Isvie.

Oleh karena itu, dalam rapat pimpinan dan anggota itu, diputuskan jika aktifitas kedewanan dan sekretariat DPRD dilakukan di garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB. Selain itu, kata Isvie, pembahasan ranperda DPRD distop seluruhnya.

“Kecuali, pembahasan RAPBD Perubahan 2018, serta kegiatan turun menyapa konstituen dan membagikan mereka bantuan ala kadarnya yang akan banyak difokuskan seterusnya,” ujar dia.

Bagaimana dengan adanya dorongan naikkan status bencana nasional? Isvie menegaskan, gempa yang kini dialami warga NTB mutlak dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Pihaknya mendorong peningkatan status tersebut.

Sebab, jika ada kenaikan status bencana nasional itu, maka semua volentir dan pihak luar yang akan membantu NTB akan bisa masuk.

“Merekontruski sarana dan prasana, serta fasilitas infrastruktur yang rusak di wilayah terdampak gempa bumi. Termasuk, rumah masyarakat yang rusak itu butuh dana tidak bisa dari APBD maupun APBN. Tapi, perlu dana dari pihak luar. Disinilah pentingnya status bencana nasional itu,” tegas Isvie.

Disamping itu, Sekretaris Dewan NTB, H Mahdi mengatakan sangat menerima kondisi bahwa harus berkantor sementara waktu di garasi rumah dinas pimpinan. Ia juga sedang memikirkan lokasi pembahasan RAPBD Perubahan termasuk paripurna APBDP, kemungkinan meminjam kantor di Pemerintahan Provinsi atau menyewa hotel, namun disesuaikan dengan Tata Tertib DPRD NTB.

“Kalau dalam Tatib, dibolehkan pembahasan APBDP dihotel, dengan berbagai pertimbangan, ” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button