Daerah

Masyarakat NTB Tuntut Status Darurat Bencana Gempa Menjadi Bencana Nasional

Mataram, Talikanews.com – Masyarakat NTB rasanya sudah resah dengan bencana gempabumi yang melanda sejak 29 Juli hingga saat ini. Ratusan korban jiwa, luka-luka dan ribuan rumah masyarakat hancur akibat akibat guncang lebih dahsyat tanggal 5 Agustus kemarin.

Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, masyarakat menuntut supaya pemerintah provinsi segera tetapkan bencana gempa Lombok status bencana nasional dengan harapan, penangangan langsung oleh pemerintah pusat.

“Bencana gempa lombok dengan dampak yang sangat berat dan parah tidak akan bisa diselesaikan dengan kemampuan daerah NTB saat ini,” salah seorang anggota DPRD NTB, H Johan Rosihan, menyampaikan permintaan masyarakat, Kamis (9/8).

Johan mangatakan, selain dampak dan kemampuan, bencana gempa lombok sebagai destinasi wisata dunia tentu menimbulkan simpati yang luar biasa, bukan hanya voulenter lokal tapi juga dari voulenter luar negeri.

Oleh sebab itu, dirinya menegaskan bahwa status gempa lombok harus segera dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Karena masih berstatus bencana daerah, beberapa voulenter luar negeri sudah mendapat ancaman dari aparat akan dideportasi jika ditemukan beroperasi dilokasi gempa.

Politisi PKS itu memaparkan alasan utama masyarakat sehingga lontarkan tuntutan yakni, setelah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka presiden segera menindaklanjutinya dengan Inpres penanganan pasca Gempa, membangun rumah rakyat, fasilitas umum dan lain sebagainya dalam bentuk crash program APBN, karena kemampuan keuangan Pemprov NTB tidak akan mampu untuk penanganan pasca gempa lombok ini.

Dimana lanjutnya, status bencana nasional juga akan membuka ruang partisipasi lembaga-lembaga internasional dan negara sahabat yang peduli dengan dampak gempa ini. Disamping itu, ia meminta kepada pemerintah pusat agar panitia Asian games melakukan doa bersama pada saat pembukaan asian games sebagai bentuk solidaritas antar bangsa atas musibah nasional gempa lombok ini.

“Ini disampaikan setelah terjadi gempa susulan di Tanjung KLU,” kata dia.

Apakah sebagai anggota DPRD, pernah komunikasi dengan pemerintah daerah tuntutan masyarakat itu? Johan mengaku, justru dikonfirmasi dari salah seorang sahabatnya bahwa, Sekda NTB, menyatakan bahwa Pemprov masih bisa mengatasi masalah ini dan belum membutuhkan bantuan luar.

“Hebat juga ya Sekda ini,” kesalnya.

Terkait hal itu, wakil Gubernur NTB, H Muh Amin dikonfirmasi mengaku akan membicarakan rencana peningkatan status darurat bencana ke bencana nasional dengan gubernur dan instansi lainnya.

Dia menjelaskan, untuk memutuskan peningkatan status darurat bencana gempabumi Lombok menjadi bencana nasional perlu memenuhi beberapa persyaratan seperti, melihat sisi dampak kerusakan, dampak sosial, dampak ekonomis.

“Jika kebutuhan pokok masyarakat menipis di daerah kita, jelas perlu bantuan droping dari daerah lain dan kalau lihat saat ini, mengalami hal demikian atau krisis kebutuhan bahan pokok dampak gempa, ” ujar dia.

Selain dampak sosial dan ekonomi, gempa itu juga telah memakan ratusan korban jiwa, belum terhitung luka berat, ringan dan kerusakan rumah. Oleh sebab itu, sudah layak darurat bencana ditingkat ke status bencana nasional dengan harapan, pemerintah pusat membantu daerah dalam pemulihan kondisi.

“Kita butuh waktu untuk memulihkan kondisi, selain itu butuh anggaran besar dan memberikan kepercayaan kepada wisatawan. Yang jelas, satu dua hari kedepan, kami akan gelar pertemuan untuk tingkatkan status bencana nasional itu,” pungkasnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button