Pemerintahan

NTB Belum Punya Perda Pelayanan Publik

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB ternyata belum memilki peraturan daerah tetang pelayanan publik. Padahal tombak kemajuan pemimpin suatu daerah salah satunya dilihat dari aspek pelayanan publik. Pemprov NTB kemarin menjabarakan dalih pentingnya adanya peraturan daerah tentang pelayan publik.

Menurut Pemprov upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima merupakan tantangan besar yang harus bisa dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakat. Sebagai sebuah institusi publik, setiap badan publik wajib memberikan hak pelayanan dan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Wakil gubernur NTB, Muh Amin memaparpakan aparatur sipil negara (ASN) sebagai baris terdepan dalam pelayanan publik memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesan kepada masyarakat.

Tantangan ini tergambar jelas dalam roadmap reformasi birokrasi serta bagian penting dari gerakan revolusi mental dalam tataran birokrasi.

Terkait dengan hal tersebut, kata Amin dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perkembangan dan keterbukaan informasi, maka kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh setiap badan publik dan ASN di dalamnya terus menjadi perhatian dan tuntutan masyarakat.

“Untuk dapat menghadirkan kualitas pelayanan yang prima tentu butuh juga sumber daya manusia yang berkualitas,” ungkap Amin ditemui usai menyampaikan tiga buah raperda praksa eksekutif dalam sidang paripurna tadi di Mataram.

Amin mengaku kualitas suatu pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor kemampuan dan motivasi pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik, kemampuan pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan.

Para petugas pelayanan harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya, hal ini berarti petugas harus mengetahui dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Birokrasi yang baik dapat memberikan penyempurnaan bagi suatu organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien, yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani.

Birokrasi yang baik juga mampu melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu.

Dengan iklim birokrasi seperti ini maka upaya untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat serta menghadirkan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkedilan, disertai perlindungan dan rasa aman serta berbagai kemudahan pelayanan lainnya akan bisa tercapai.

Untuk itu rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjaga agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (TN-04)

Related Articles

Back to top button