Pemerintahan

DPW Nasdem NTB Minta Bacaleg Taat Aturan

Mataram, Talikanews.com – Kisruh pencalonan legislatif ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPBD) NTB, Fauzan Zakaria dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menegaskan tidak boleh mendaftar dikarena berstatus pengurus BPBD. Jikapun ingin tetap mencalonkan diri agar melampirkan surat pengunduran diri sebagai ketua BPBD NTB membuat ketua DPW Nasdem NTB, Muh Amin buka suara.

Menurut Amin pencalonan legislatif sudah ada ketentuan yang berlaku dari KPU. Atas dasar itu, para caleg yang mendaftar melalui Partai besutan Surya Paloh ini diminta memathui ketentuan tersebut.

“Semua ada ketentuan, saya minta ikuti ketentuan,” tegas Amin di Mataram.

Secara pribadi Amin belum mengetahui bunyi ketentuan tidak dibolehkannya seseorang mencalonkan diri seperti yang disampaikan KPU itu. Menurutnya selama ini masih debatable sehingga para caleg diminta mengikuti prosudur yang ada terlebih dahulu. Apalagi saat ini masih tahapan Daftar Calaon Sementara (DCS). Hal itu berbeda dengan ketika telah menjadi Daftar Calon tetap (DCT).

Selaku petinggi partai Amin mengku sangat menghargai setiap ketentuan aturan terlebih ketentuan dari pihak penyelanggara.

“Tapi kalau memang diharuskan lampirkan surat pengunduran diri ia tinggal pilih, tapi saya belum membaca ketentuan itu,” terang pria yang juga wakil Gubernur NTB itu.

Sebelumnya Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Yan Marli memaparkan alasan Fauzan Zakaria harus mundur dari jabatan. Dimana, BPPD ini masuk dalam katagori Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN. Sekarang, ketentuannya adalah semua APBD masuk akun APBN. Sehingga, kalaupun sumbernya dari APBD, tapi out put APBN.

“Kesimpulannya semua badan atau lembaga yang anggarannya dari APBN harus mundur,” terangnya.

Yan Marli menambahkan, alasan yang memperkuat harus mundur sudah diatur pada PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca-Pengundangan tertanggal 3 Juli 2018.

Begitu halnya dengan anggota DPR RI, DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang melakukan pendaftaran Caleg tapi dengan partai berbeda atau pindah Parpol, maka wajib mundur dari lembaga Dewan.

“Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang terpilih pada Pileg tahun 2014 lalu dengan Partai tertentu kemudian pindah ke parpol lain saat mendaftar sebagai Caleg tahun 2019 ini maka dia wajib mundur dari DPR, DPRD Kabupaten dan atau Kota,” jelasnya.

Pengunduran diri mereka dilakukan secara bertahap yakni dengan menyerahkan surat pengunduran diri mereka baik dari Parpol sebelumnya maupun dari kenggotaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPR, DPRD.

“Kemudian nanti dimasa perbaikan menyerahkan surat keterangan pengunduran diri dalam proses dari Pimpinan DPRD, dan kita berikan waktu sampai H-1 penetapan DCT atau paling lambat tanggal 19 September 2018, itu wajib menyerahkan SK Pemberhentian sebagai anggota DPRD. Tentu ada akibat jika tidak memenuhi syarat itu yakni pencoretan dari daftar caleg dan tidak bisa diganti dengan yang lain,” paparnya.

Selain anggota DPRD Pindah Parpol yang wajib mundur dari jabatannya, seseorang yang menjadi Caleg kemudian menempati jabatan atau kedudukan sebagai ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BUMN atau BUMD, Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa, juga wajib mundur dari jabatan dan kedudukan yang sedang ditempatinya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button