Politik

Sekda NTB Dukung Sikap KPU Soal Nyalegnya Ketua BPPD

Mataram, Talikanews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti mengaku belum menerima laporan rencana ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Kalau demikian, sapaan Rosiady itu tetap mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mensyaratkan jika ada pejabat BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lainnya yang dibiayai oleh negara atau APBD, harus mundur kalau mencalonkan diri.

“Kalau aturan KPU begitu, saya dukung keputusan KPU. Akan tetapi, sampai saat ini, Fauzan Zakaria belum melaporkan bahwa dirinya akan Nyaleg, ” ungkapnya Selasa (24/7).

Disinggung soal adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye sudah ditangangi Presiden Joko Widodo.

Tidak hanya itu, adanya PKPU nomor 20 tahun 2018? Bagi Sekda, jika sudah diatur dalam aturan maka, Fauzan Zakaria harus mundur dari jabatan sebagai ketua BPPD NTB.

Untuk diketahui, dalam PP tersebut diatur Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.

“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini,” kata dia.

Yang jelas lanjutnya, sampai saat ini Sekda belum mengetahui informasi bahwa Fauzan Zakaria akan nyalon sebagai DPRD Provinsi NTB lewat partai NasDem.

“Belum tahu lah, Fauzan juga belum laporan,” ujar Sekda.

Dipertegas Ketua KPU NTB, L Aksar Ansori merincikan dasar ketua BPPD tidak boleh mencalonkan diri dalam kompetisi legislatif 2019, tertuang pada pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 PKPU nomor 20 tahun 2018. Ditambah lagi yang di atur pada PP nomor 32 tahun 2018, yang mengatur Menteri juga harus mundur.

Disatu sisi, Komisioner bidang Hukum pada KPU NTB, Ilyas Sarbini yang dikonfirmasi hanya menyampaikan, kesimpulan, hasil verifikasi KPU terhadap berkas persyaratan para Bakal Caleg sudah disampaikan ke partai politik masing-masing.

Sementara itu, Ketua Bapillu DPW Partai NasDem NTB, Ardani Zulfikar mengatakan, berkas pendaftaran Fauzan Zakaria bukan dikembalikan. Akan tetapi diberikan catatan sebagaimana teman-teman caleg yang juga belum lengkap berkasnya.

“Hanya diminta melengkapi berkas, “cetusnya.

Dia mengaku, berkas yang diminta untuk dilengkapi oleh KPU yakni termasuk berkas persyaratan pencalegan H Fauzan Zakaria. (TN-04)

Related Articles

Back to top button