Daerah

Ketidak Berdayaan Pemkab Loteng Terhadap Sengketa Nambung

Lombok Tengah, Talikanews.com – Sejak keluarnya Permendagri Nomor 93 tahun 2017 tentang batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 26 September 2017 dan diundangkan juga pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu, menyatakan Pantai Nambung masuk wilayah Lobar.

Sejak Keputusan itu Pemkab Loteng kabarnya sudah melayangkan gugatan ke MK namun hingga saat ini Pemkab Loteng masih belum memberikan keterangan apapun soal rencana gugatannya terhadap wilayah Nambung, hal ini disoroti oleh Ketua Komisi II DPRD Loteng M. Samsul Qomar bahwasanya Pemkab. Loteng dianggap tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan persoalan Nambung.

Dalam keterangannya di wartawan Talikanews.com, Senin (23/7), M. Samsul Qomar mengatakan, terkait status Nambung yang saat ini sudah di klaim oleh Lobar tentunya sangat merugikan masyarakat Loteng, kerugian bukan hanya karena wilayah Loteng yang hilang namun kepemilikan atas tanah yang sudah turun temurun di garap oleh masyarakat setempat juga di caplok oleh oknum yang entah datang darimana tanpa kejelasan status, sementara bukti dan fakta-fakta yang di miliki oleh masyarakat rupanya diabaikan.

Ia melihat Pemda Loteng dari awal tidak serius dalam mengawal dan menyelesaikan sengketa nambung tersebut, beberapa kali pertemuan Pemda Loteng terkesan tidak serius, kalau dari pihak Lobar Bupati dan Wakil Bupati selalu hadir dalam proses negosiasi dan musyawarah yang di fasilitasi oleh propinsi, sedangkan Loteng, paling banter di wakili asistennya.

“Semua pihak melihat Loteng memang tidak ada keseriusan”, ungkap Qomar sapaan Ketua Komisi II DPRD Loteng M. Samsul Qomar.

Qomar menambahkan, Kementerian Dalam Negeri yang membidangi masalah tapal batas wilayah, menyampaikan hal yang sama bahwa setiap ada pertemuan, Pemkab. Loteng tidak pernah serius bahkan terakhir di wakili oleh Kepala Bappeda, dimana hasil kesepakatan saat itu, nambung diserahkan oleh yang bersangkutan.

Jika sekarang Pemda Loteng melalui Sekda bekoar-koar akan melakukan upaya hukum, ini dinilai hanya sandiwara semata untuk menutupi kelemahannya dan ketidakmampuan mereka mempertahankan Nambung sebagai bagian dari Loteng.

“Saya liat Pemda Loteng mengulur waktu dan mengkambing hitamkan semua hal untuk tidak melakukan gugatan, dengan alasan bisa menggugat kapan saja”, sindir Samsul Qomar.

Lebih jauh Qomar meyakini, bahwa ada skenario lain bahkan ada dugaan unsur kesengajaan Pemda Loteng melepas Nambung ke wilayah lobar. Hal ini di buktikan dengan tidak berdayanya Pemda melakukan upaya-upaya terhadap persoalan ini, namun di lain pihak ia bertanya, apakah hak atas tanah masyarakat di sana ikut hilang, jika wilayah mereka masuk kabupaten lain ?

Selain itu Qomar juga menanyakan, apakah kita tidak boleh memiliki tanah di kabupaten lain ? Jangan sampai dengan tidak adanya kekuatan dan itikad baik pemda bukan hanya daerah yang dirugikan atas hilangnya air terjun laut terindah di dunia itu, namun hak atas tanah rakyat yang sudah puluhan tahun juga di ambil oleh oknum yang tidak jelas.

“Boleh Loteng kalah karena tidak berdaya tapi jangan korbankan masyarakatnya”, pungkasnya. (TN-01)

Related Articles

Back to top button