Pemerintahan

Laporan Khusus Pansus, Penggunaan APBD Tahun Lalu

Lombok Tengah, Talikanews.com – Panitia khusus (Pansus) DPRD yang membahas mengenai Ranperda Pertanggung Jawaban Pemda terhadap penggunaan APBD tahun lalu telah melaksanakan tugasnya.

Hal itu dibuktikan dengan pembacaan laporan akhir pansus dalam sidang paripurna yang digelar pada Jumat (20/07) di Ruang Sidang Utama DPRD Loteng.

Sidang paripurna kali ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H.Moh Suhaili FT yang sebelumnya seringkali diwakili oleh Lalu Pathul Bahri sebagai Wabup. Kehadiran Bupati juga menjadi kehadiran pertama kali dalam sidang paripurna pasca digelarnya pesta demokrasi Pilgub beberapa waktu lalu.

Dalam sidang itu, Ketua Pansus, Ahmad Rifai langsung bertindak sebagai Juru Bicara. Dia membacakan keputusan Pansus yang memberi catatan khusus terhadap Ranperda laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD tahun 2017 oleh Pemda.

“Beberapa keterlambatan pengerjaan dan pembayaran proyek, dalam hal ini Pansus mendorong agar segera diselesaikan oleh Pemda dan jangan sampai terulang pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Dia mengatakan, Pansus memandang penyusunan dan pembentukan Ranperda tidak bertentangan dengan Undang-undang. Terdiri dari 12 pasal dan bebrapa pasal RAPBD dikoreksi oleh Pansus.

“Dengan alasan kurang seirama dengan program visi misi pembangunan Loteng, termasuk beberapa lampiran yang disampaikan ada yang tidak sesuai format yang telah ditetapkan,” sambungnya.

Catatan Pansus lainnya yang menjadi sorotan, bahwa Pemda ternyata tidak mencantumkan urutan dan uraian pekerjaan, sehingga menyulitkan Pansus dalam bekerja terutama melihat pekerjaan yang memang sudah rampung dan yang belum rampung.

“Untuk hal ini, Pansus merekomendasikan adanya perbaikan sesuai format yang sudah ada” imbuhnya.

Lebih jauh, Rifai menegaskan, Pansus sendiri merekomendasikan agar Pemda dapat meningkatkan kinerja sehingga pendapatan dari sisi retribusi bisa tercapai. Sebab, lanjut dia, saat ini pendapatan dari retribusi masih dirasa stagnan dari tahun ke tahun.

“Sistem perencanaan juga kami nilai kurang maksimal dan pelaksaan program kerja di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah-Red) masih rendah sehingga volume pengerjaan berkurang,” kritiknya.

Meski membehri kritikan tajam, tetapi ternyata Legislatif menyetujui Ranperda yang sudah disusun oleh Pemda itu.

Sementara itu, Bupati Loteng, H.Moh Suhaili FT dalam pembacaan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap pembahasan Pansus itu mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi terhadap kerja keras Pansus selama ini.

Dia mengatakan, makna Pemda terhadap penyetujuan tersebut adalah makna yang strategis untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

“Dan terhadap kritikan serta temuan dari Pansus akan kami tindak lanjuti sebagai perhatian yang sungguh-sungguh sesuai perundang-perundangan yang berlaku di negara ini,” tandasnya. (TN-2)

Related Articles

Back to top button