Politik

Boleh Tidak Ketua BPPD NTB Ikut Nyaleg? Ini Jawabannya

Mataram, Talikanews.com – Komisi Pemilihan Umum akan kembalikan berkas ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, H Fauzan Zakaria ke partai NasDem untuk dilengkapi surat pernyataan penguduran diri dari BPPD. Lantaran, persyaratan yang diajukan, tidak dilampirkan surat pengunduran diri untuk ikut berkontetasi pada pemilihan legislatif periode 2019-2024.

“Secara aturan, seseorang yang bergelut disalah satu badan yang dibiayai APBD atau APBN maka, harus mundur dulu dari jabatan sebelumnya, baru bisa mencalonkan diri, ” ungkap Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, Jum’at (20/7).

Dia menjelaskan, KPU akan meminta ke partai politik dalam hal ini NasDem untuk melakukan perbaikan berkas para caleg yang dianggap masih kurang seperti surat pengunduran diri H Fauzan Zakaria dari BPPD NTB .

“Itu wajib dilampirkan surat keterangan pengunduran diri. Jika tidak, kami akan dicoret di Daftar Calon Sementara (DCS), “kata dia.
Diperkuat Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Yan Marli memaparkan alasan Fauzan Zakaria harus mundur dari jabatan.

Dimana, BPPD ini masuk dalam katagori Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN. Sekarang, ketentuannya adalah semua APBD masuk akun APBN. Sehingga, kalaupun sumbernya dari APBD, tapi out put APBN.

“Kesimpulannya semua badan atau lembaga yang anggarannya dari APBN harus mundur,” terangnya.
Yan Mau menambahkan, alasan yang memperkuat harus mundur sudah diatur pada PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca-Pengundangan tertanggal 3 Juli 2018.

Terkait hal itu, ketua Bapillu DPW NasDem NTB, Ardani Zulfikar membenarkan bahwa Fauzan Zakaria tercatat sebagai kader dan akan ikut berkompetisi pada Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Dapil NTB 3 Lombok Timur.

Disinggung bahwa, Fauzan Zakaria merupakan ketua BPPD NTB sehingga harus menyertakan surat pengunduran diri karena di biayai APBD? Ardani justru menyerahkan sepenuh kepada H Fauzan Zakaria dan KPU selaku penyelenggara.
Ardani memaparkan, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa BPPD adalah badan yang membantu tugas gubernur dalam promosi pariwisata sehingga tidak perlu mundur, sebagaimana menteri yang juga pembantu presiden.

“Kan gak mundur juga, “cetusnya mengacu pada pendapat.

Sementara itu, H Fauzan Zakaria yang dikonfirmasi via whatsApp enggan memberikan jawaban panjang lebar.

“Insyaallah pada saatnya nanti saya akan undang kawan-kawan media,” cetusnya.

Disatu sisi, pandangan hukum dari Guru besar Universitas Mataram, Prof Dr Zainal Asikin menegaskan, dalam pasal 236 dan 350 UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD dan DPR bahwa, anggota DPRD dilarang rangkap jabatan sebagai pegawai yang gajinya dari APBN dan APBD, masuk didalamnya seperti BPPD juga dibiayai dari APBD.

“Artinya, nanti kalau sudah terpilih harus mundur dari BPPD,” tuturnya.

Jika bicara soal aturan KPU harus melampirkan surat pernyataan penguduran diri. Nah, mungkin ada rujukan hukum dari KPU sendiri. Tapi, tafsirannya bahwa, nanti kalau sudah terpilih baru mengundurkan diri karena yang dilarang adalah rangkap jabatan.

“Kalau sekarang kan belum rangkap jabatan. Sama seperti Prof Dr Ikhsan dulu, kan tidak mundur jadi dosen waktu nyalon wakil gubernur. Karena tidak terpilih ya tetap jadi dosen,” tegasnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button