Sistem Zonasi Sekolah Ancam Tidak Bisa Lanjutkan Pendidikan
Mataram, Talikanews.com – Sistim zonasi untuk mengenyam pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat dianggap merugikan wali murid karena, anaknya mereka tidak bisa terakomodir dalam seleksi penerimaan siswa baru. Hal itu dibuktikan, ratusan wali murid di Kota Mataram mengadukan nasib anak mereka ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
Akibatnya, anak mereka terancam tidak bisa bersekolah. Sementara untuk mendaftar ke sekolah diluar zonasinya tidak bisa dianggap melanggar aturan zonasi itu sendiri.
“Kalau gunakan sistim zonasi dimana mereka tinggal, kan banyak peminat . Terlebih di Kota Mataram, itu membuat anak kami tersentak terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan tingkat SMA sederajat,” ungkap salah seorang wali murid di Mataram depan Dikbud Provinsi NTB, Kamis (12/7).
Mereka mengatakan, kedatangan ke Dinas Dikbud NTB ini meminta kebijaksanaan dari Pemerintah untuk memperhatikan nasib sekolah anak-anak merek.
Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Dikbud Provinsi NTB, H Syukran, menyampaikan bahwa, protes iti bentuk kepedulian orang tua karena ingin melanjutkan sekolah anak mereka ke jenjang SMA/SMK Negeri.
“Wajar jika wali murid was-was anaknya tidak bisa bersekolah. Namun, kami berjanji carikan solusi bagaimana anak mereka bisa bersekolah,” kata dia.
Dia mengatakan, solusi yang ditawarkan setelah melakukan pendataan yakni di tempatkan di sekolah tertentu atau kesekolah tempat mereka mendaftar sebelumnya.
Syukur mengaku, kalau melihat daya tampung penerimaan siswa baru SMA/SMK, mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan hanya bisa ditolerir sampai 12 kelas . Sementara para peminat melebihi dari kuota kelas yang telah ditetapkan. Disisi lain, animo orang tua siswa menyekolahkan anak-anak mereka di SMA/SMK Negeri cukup tinggi .
“Padahal banyak juga sekolah-sekolah swasta yang memiliki kualitas cukup baik. Akan tetapi masyarakat masih melihat sekolah-sekolah Negeri sebagai sekolah favorit,” timpalnya.
Sistim Zonasi itu mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi. Dirinya berharap agar apa yang dikeluhkan masyarakat dapat diperhatikan Pemerintah.
“Apa yang dikeluhkan diperhatikan . Terutama, upaya memperbaiki sistim zonasi ini kedepannya,” ujar dia.
Politisi PKS itu memaparkan maksudnya perbaiki pola yakni harus mengacu pada nilai skill atau prestasi anak dengan perengkingan mengikuti test. Itu bisa dipadukan sehingga ada proporsi penerimaan yang ideal bagi anak-anak yang ingin bersekolah di zonasinya masing-masing.
“Selain nilai perengkingan , ada skill juga, dengan demikian kalaupun nilai kurang, dengan skill bisa menjamin anak bersangkutan bisa masuk sekolah zonasi, ” terang dia.
Dirinya juga menyarankan wali murid supaya menyekolahkan anaknya ke swasta yang berkualitas sama dengan negeri.
“Sebenarnya sama, hanya gengsi aja,” tutupnya. (TN-04)
