Politik

Dugaan Kecurangan Pilgub NTB, Massa Aksi Minta Stop Pleno KPU

Mataram, Talikanews.com – Ratusan massa aksi dari berbagai wilayah di NTB, mendatangi lokasi rapat pleno rakapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub tingkat provinsi NTB dan meminta supaya proses pleno distop. Lantaran, adanya dugaan permainan dan pelanggaran oleh salah satu pasangan calon gubernur periode 2018-2023.

Selaku orator aksi, Hamzan Wadi menyampaikan, kedatangan massa ini untuk mempertanyakan hasil rekap pilgub baik tingkat PKK, KPU Kabupaten/Kota yang diduga kuat permainan oleh salah satu paslon.

Dimana, kuat ada dugaan konspirasi permainan pilgub NTB, dilakukan salah satu paslon dengan oknum penyelenggara. Contoh di Kabupaten Lombok Timur, jumlah suara antara pilbup dengam pilgub selisih beda.

“Kok suara pilgub lebih banyak dari pada pilbup. Kan aneh, tidak masuk akal, dari mana datangnya suara itu, ” ungkapnya di depan hotel lombok raya, Mataram Minggu (8/7).

Tidak hanya itu, ada dugaan intervensi kepala daerah dengan menurunkan anggota satuan polisi pamong praja (Pol PP) provinsi memantau rekap tingkat kecamatan di Lombok Tengah.

“Apakah ada aturan, jika ada jelaskan ke masyarakat,” kata dia.

Oleh sebab itu, masyarakat minta supaya proses pleno penetapan rakapitulasi pilgub tersebut ditunda sebelum proses dugaan pelanggaran diselesaikan.

“Tolong ikuti proses dugaan pelanggaran itu. Terhadap Bawaslu, jangan diam, tindaklajuti temuan pelanggaran dilapangan,” tegasnya.

Ketua Bawaslu NTB, m Khuwailid Bawaslu NTB, Khuwailid menyampaikan, saat ini sedang berlangsung proses rakapitulasi hasil pilkada. Dimana, Bawaslu juga terus petanyakan proses pilkada kepada KPU.

“Minta kesabaran masyarakat agar proses berjalan baik. Soal tahapan, akan dibahas di tingkat forum,” ujar dia.

Khuwailid menambah, justru yang dipertanyakan oleh Bawaslu yakni C6 yang dikembalikan oleh masing-masing PPS. Kemana dikembalikan, apakah sesuai prosedur?. Tidak hanya itu, Bawaslu akan proses pelanggaran yangg dilakukan oleh salah paslon seperti pembagian sabun, jilbab ,sirup dan sarung.

“Intinya, kami akan kawal pleno termasuk dugaan pelanggaran hingga tuntas, “tegas Khuwailid.

Dari sisi pengamanan, Kapolres Mataram AKBP Muhammad sangat menghargai masyarakat untuk sampaikan aspirasi. Namun, perlu diingat tugas aparat menjaga keamanan .

“Keberadaan anggota, water canon hanya protap, bukan semata – mata menakuti masyarakat sehingga, masyarakat juga harus jalani aturan, ” paparnya.

Dia mengaku, kedatangan massa aksi untuk meminta pleno di stop, menurutnya tidak bisa karena ada mekanisme. Kami akan sampaikan ke KPU. Tapi, menjamin, tergantung KPU dan jika ada rencana aksi, konfirmasi ke aparat agar bisa di komunikasikan dengah pihak terkait.

Sementara itu, ketua KPU NTB, L Aksar Ansori dihadapan forum resmi pleno menegaskan, rapat pleno sedang dilakukan.

“Masing-masing KPU Kabupaten/Kota sedang memaparkan hasil rakapitulasi. Kita ikuti dan sama-sama cermati, dimana titik dugaan kecurangan, bisa dilihat nanti, ” tutupnya. (TN-04)

Related Articles