Pemerintahan

Wabup Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Dari Fraksi-Fraksi DPRD Loteng

Lombok Tengah, Talikanews.com – DPRD Loteng menggelar paripurna dengan agenda jawaban pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah atas pandangan dari Fraksi-fraksi DPRD Loteng atas Ranperda penggunaan APBD 2017.

Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD loteng H. Puaddi didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Loteng H. Nasib berlangsung di gedung utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah H. Nasib, jumat (6/7/2018).

Dalam rapat paripurna sore kemarin, Wakil Bupati Loteng L. Pathul bahri S.IP membacakan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Loteng terkait Ranperda penggunaan APBD tahun 2017.

Orang nomor 2 di Lombok Tengah ini menyampaikan, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi semua fraksi terhadap prestasi pemerintah daerah yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk yang ke-6 (enam) kalinya.

Opini WTP ini mengindikasikan, lanjut Pathul, bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Wakil Bupati Loteng menjelaskan, pandangan umum fraksi yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, sebagian fraksi masih memandang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan kita bahas bersama ini sebagai laporan keterangan pertanggungjawan (LKPJ) atau laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD) bahkan ada yang secara jelas dan tegasnya menyebutnya LKPJ.

“Sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tetang pengelolaan keuangan daerah, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan dokummen pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah diperiksa oleh BPK RI, “terangnya.

Lebih jauh menurut Pathul, untuk hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan program, yang mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan, gambaran capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan indikator yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah dilaporkan secara detail dalam dokumen LKPJ, LAKIP dan LPPD yang telah sama-sama kita bahas beberapa waktu yang lalu.

“Hal ini sekaligus menjawab pemandangan umum fraksi gerindra yang mengkritisi ranperda ini tidak menyajikan akurasi data dan substansi indikator keberhasilan berupa indikator outcome dan impact dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan,”tegas orang nomor 2 di Pemkab. Loteng.

Selanjutnya Wakil Bupati Lombok Tengah menyampaikan pandangannya terkait beberapa pandangan fraksi-fraksi DPRD Loteng secara berurutan dari 9 fraksi DPRD Loteng dan diakhir rapat Paripurna dibentuk Panitia Khusus pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. (TN-01)

Related Articles

Back to top button