Nasional

Wapres RI Minta Desa Cegah Masyarakat Kerdil

Lombok Tengah, Talikanews.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, HM Jusup Kalla menekan kepada semua desa pada khususnya di NTB untuk fokus melaksanakan program pencegahan generasi kerdil (stunting). Hal itu disampaikan saat menijau pelaksanaan program stunting di Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah, Kamis (5/7).

“Anggaran Dana Desa bisa mencapai Rp 2 Miliar . Oleh sebab itu Desa harus bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pencegahan kasus stunting bagi masyarakat,” ungkapnya.

Jusup Kalla menjelaskan, pemerintah berkomitmen menangani masalah kasus stunting, malah sudah banyak melakukan berbagai program seperti yang di laksanakan di Desa Dakung Lombok Tengah. Sehingga, Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat harus bersatu padu melaksanakan program pencegahan stunting ini.

“Semua pihak harus terlibat dalam pelaksanaan program penanganan stunting ini. Kementerian terkait semuanya juga dilibatkan dalam program ini,” kata dia.

Menurut sapaan JK itu, kalaupun banyak anggaran, kalau tidak ada gerakan dari masyarakat dan semua pihak, program tersebut tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Bagi JK, pelaksanaan program pencegahan generasi kerdil itu bukan hal yang baru. Akan tetapi, perlu dihidupkan lagi seperti sebelumnya dulu. Sama halnya dengan program posyadu sudah dilakukan jauh sebelumnya.

“Hanya sistem program ini yang harus diperbaiki. Intinya kita harus bisa menggerakkan kehidupan masyarakat yang labih baik,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, TGH Zaenul Majdi mewakili masyarakat mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Bapak Wakil Presiden RI, H M Jusup Kalla bersama Presiden Bank Dunia serta para menteri terkait lainnya. Karena, telah membuat daerah binaannya sebagai pilot projeck program stunting.

“Kami membangun NTB ini dari semua indiktor. Namun, kami merasakan bahwa pembangun sektor kesehatan dan pendidikan itu paling sulit,” ujarnya.

Dikatakan, dalam melakukan pembangunan dibidang kesehatan itu diperlukan membangun kesadaran baru masyarakat. Bukan hanya dengan anggaran besar. Sehingga program yang dilaksanakan itu bisa bertahan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“NTB itu gudang program, hampir 90 persen program itu tidak ada kelanjutannya. Namun, saya yakin program pencegahan stunting ini akan berujung untuk membangun kesehatan masyarakat,” sentilnya.

Disatu sisi, presiden grup Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengatakan sengaja berkunjung ke Indonesia selama empat hari ingin mengetahui isu utama yang menjadi perhatian adalah human capital, atau modal manusia dengan fokus percepatan penurunan stunting pada anak.•

Menurut Dia mengaku, sesuai data Riskesdas 2013, sekitar 37 persen balita Indonesia, atau 9 juta anak, mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi dan sakit berulang. Masalah utama stunting bukan terhambatnya pertumbuhan tinggi badan, namun terhambatnya pertumbuhan otak yang berdampak besar pada masa depan seseorang.

“Itu sebabnya saya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Desa Dakung, Lombok Tengah. Tujuan kunjungan adalah melihat upaya penanganan stunting di lapangan, juga mendapat update proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia (Human Development Worker/HDW),” paparnya.

Ditambahkan Jim Yong Kim, Lombok Tengah adalah salah satu dari 31 kabupaten percontohan untuk proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia. Lokasi ini dipilih karena prevalensi stunting yang tinggi. Seluruh 31 kabupaten adalah bagian dari 100kabupaten prioritas pertama Program Stunting Pemerintah. Hasil Riskesdas 2013 tingkat stunting balita 47 persen. Di Desa dakung, ada 896 anak, 225 atau 25 persen di antaranya mengalami stunting.

Dipaparkan, Negara-negara seperti Thailand, Bangladesh dan Peru telah memangkas tingkat stunting hingga setengah atau lebih dalam waktu kurang dari 15 tahun. Di Peru, sebuah kampanye yang dipimpin oleh masyarakat sipil dan didukung para politisi berhasil memangkas stunting pada balita dari 28 persen menjadi 13 persen antara tahun 2005-2016 bukti bahwa perubahan itu mungkin.

Beberapa faktor keberhasilan lanjutnya, konvergensi berbagai layanan, kemudian komitmen politik dan implementasi kebijakan yang lebih baik, seperti fokus pada data, insentif, hasil, dan mendukung perubahan perilaku. Selanjutnya, koordinasi dan komunikasi untuk mengajak orangtua, pejabat publik, pembuat kebijakan bersatu melawan stunting. Proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia

Untuk diketahui, proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia (Human Development Workers/HDW) adalah salah satu komponen utama dari implementasi program stunting pemerintah. Percontohan ini akan memperkerjakan 3.105 kader untuk mengatasi stunting di 31 kabupaten, 3.105 desa dan 7.500 pos kesehatan. Sebanyak 31 kabupaten tersebut adalah bagian dari 1.00 kabupaten prioritas pertama Program Stunting Pemerintah. Hasil uji coba akan digunakan untuk meningkatkan kader pembangunan manusia di seluruh 514 kabupaten di Indonesia mulai tahun 2019.

Untuk mencegah stunting, ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun perlu mendapat berbagai layanan terkait gizi dan harus diperoleh secara simultan. Salah satu tugas para Kader Pembangunan Manusia adalah memastikan agar mereka mendapat akses yang cukup terhadap layanan yang mencakup: imunisasi dasar, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, makanan yang beragam, sanitasi dan air minum yang bersih, pendidikan anak usia dini, dan akta kelahiran agar anak yang baru lahir terdaftar dalam sistem jaminan sosial. (TN-04)

Related Articles

Back to top button