Pemerintahan

Divestasi Saham, Wagub NTB Akan Berikan Keterangan ke KPK

Mataram, Talikanews.com – Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin bertandan ke Jakarta untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait divestasi penjualan saham ke PT AMNT. Sapaan Amin itu mengaku telah menerima panggilan dari KPK untuk diklarifikasi soal divestasi penjualan saham.

“Saya dijadwalkan memberikan keterangan perjalanan divestasi itu pada hari Selasa siang tanggal 3 Juli 2018 ,di gedung antirasuah, Jakarta, “ungkapanya, Senin (2/7).

Dia menjelaskan, sepengetahuan, divestasi itu penting bahkan wajib dilakukan karena bagian dari kontrak karya (KK) yang ditandatangani oleh presiden dengan PT Newmont pada tahun 1986, yang harus dipaksakan sejak tahun 2006.

“Ini kan harus dikuasai secara nasional sebanyak 51 persen dan dibenarkan oleh UU, Itulah sebabnya terjadi penjualan,” katanya.

Kendati dirinya dipanggil KPK untuk memberikan keterangan. Ia berharap persoalan ini tidak menjadi kasus.

“Soal penjualan divestasi saham itu sih tergantung pemegang saham,”ujar dia.

Amin mengaku, sangat minim pengetahuan atau keterlibatan soal divestasi penjualan saham tersebut. Bahkan, bisa dikatakan tidak ada karena prosesnya pada tahun 2009 , waktu itu jabatan sebagai anggota Dewan biasa, bersama pak srinate. Sehingga, proses realisasi setelah pak srinate.

Disinggung bagaimana jika tim penyidik KPK menanyakan soal dividen dan adven dividen? Bagi Amin, itu urusan belakang dan pasti kemudian ada masalah baik dividen dan advan dividen urusan belakang.

“Nanti saya tanyakan ke pihak – pihak yang paham dengan dividen itu. Pokoknya, sebagai warga negara yang baik, tentu akan memberikan keterangan apa adanya sepengetahuan saya soal divestasi saham, ” tuturnya.

Yang jelas, dirinya tidak tahu soal dividen, berapa sudah terbayar dan belum terbayar.

Siapa saja yang dipanggil selain pak wakil gubernur? Dia menjawab kurang tahu. Informasi diserap, ada beberapa pejabat ikut terklarifikasi pada hari yang sama yakni beberapa pimpinan DPRD NTB, ada juga ketua komisi, Direktur PT DMB, Sekda NTB, dan lainnya.

Direktur PT DMB Andi Hadianto dan Sekda NTB, H Rosiady Sayuti dikonfirmasi via whatsapp, enggan menanggapinya. Sedangkan, ketua Komisi III, H Johan Rosihan dikonfirmasi pada Sabtu sore mengaku belum menerima surat panggilan resmi. Akan tetapi, salah satu pimpinan DPRD NTB yang sempat komunikasi dengannya mengaku ada menerima panggilan dari KPK.

“Kalau saya belum, mungkin belum saya terima. Tapi, salah satu pimpinan memberitahukan, sudah menerima panggilan resmi, “tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button