Politik

Bawaslu NTB Sayangkan Lembaga Survei Terkesan Bikin Gaduh

Mataram, Talikanews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB, sayangkan hasil hitungan cepat atau quick count salah satb lembaga survey yang menghitung hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB.

Apalagi lembaga tersebut tidak terdaftar di KPU. Malah, apa yang ditayangkan ada perbedaan terkesan membuat kegaduhan warga NTB.

Bawaslu menegaskan berdaskan pasal 131 UU nomor 8 tahun 2015 dan UU nomor 10 dimana bagi lembaga survey yang mau ikut serta menghitung hasil pemilihan harus terdaftat di KPU. Dalam mendaftar, mereka akan melaporkan sumuber pendanaan dari mana, metodelogi yang dipakai dan seterunya.

“Kita sayangkan mereka tidak mendaftar,” ungkap ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid Kamib (28/6).

Menurut Khuwailid, sebagian besar, lembaga survey menggunkan sistem sampling dalam menghitung hasil, tentunya tidak semua TPS di NTB masuk hitungan. Kebenaran survei tentu dari metodelogi yang digunakan secara ilmiah.

Quick count sebetulnya tujuan mendorong tingkat partisipasi dan hal pentingnya informasi awal dari apa yang di survei. Dalam hal ini publik diharapkan bisa memahami hal tersebut.

Meski soal kegaduan yang terjadi lanjutnya adalah ranah penegak hukum, tentunya lembaga tersebut seyogyanya mematuhi aturan bersifat administratif dengan mendaftar di KPU provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu di KPU tujuh lembaga survei telah resmi mengajukan diri sebagai lembaga yang melakukan hitung cepat atau quick count Pilkada NTB pada 27 Juni kemarin. Selain ketujuh lembaga survei yang terdaftar di KPU tersebut hitung cepat oleh lembaga lain dinyatakan ilegal.

“Sudah kita SK-kan. Setelah kita periksa berkasnya sudah memenuhi syarat untuk berpartisiasi di hitung cepat Pilgub NTB,” kata Komisioner KPU NTB, Ilyas Sarbini belum lama ini.

Sarbini menjelaskan, ketujuh lembaga survei itu adalah Indo Barometer pimpinan Muhammad Qodari, PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survey Kedai Kopi) pimpinan Sri Aryani, PT Sinergi Data Indonesia pimpinan M Berkah Patimahu.

Selain itu ada, PT Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanudin Muhtadi, PT Indonesia Political Marketing (Polmark Research Center) Pimpinan Eef Saefulloh Fatah, PT Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pimpinan Djayadi Hanan, PT Citra Publik pimpinan Ade Mulyana.

Terkait hal itu, hingga berita ini diturunkan, pihak LSI belum memberikan komentar saat dihubungi ini.(TN-04)

Related Articles

Back to top button