Pendidikan

Adhar : Masih Ada Sekolah Abai Terapkan Sistem Zonasi PPDB di NTB

Mataram, Talikanews.com – Mengingat semakin terlihatnya dampak positif penarapan sisitim Zonasi dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Ombudsman RI Perwakilan NTB mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk menerapkan sistem zonasi. Pasalnya, penerapan sistim zons, hnaya diterapkan pada tingkat SMA sederajat.

Berdasarkan catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB penerapan sistim zonasi mencatat beberapa kemajuan. Sistim Zonasi selain dapat lebih mempermudah mekanisme kontrol, juga meminimalisir kekosongan sekolah di beberapa tempat yang selama ini kurang diminati, serta terjadinya pemerataan siswa.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, pemberlakuan sistem zonasi mampu mencegah praktek maldministrasi jika dilihat dari pemberlakuan pada PPDB tingkat SMA sederajat yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 lalu,

“Harus diakui PPDB terbukti mampu menjadikan proses peneruimaan siswa baru lebih bagus dan mekanisme kontrol lebih kuat”, ungkapnya, Selasa (26/6).

Namun demikian tambahnya, pemberlakuan sistem zonasi baru menyentuh proses penerimaan siswa tingat SMA sederajat yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB. Tetapi pada pemerintah kota dan kabupaten yang bertanggung jawab pada pelasksanaan PPDB tingat SD dan SMP belum terlihat.
Sampai hari terakhir persiapan pelaksanaan PPDB, Ombudsman baru menerima informasi bahwa baru Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi. Hal ini berpotensi permasalahan PPDB yang masih berulang akan kembali terjadi.

“Salah satu masalah yang berpotensi terjadi adalah sekolah yang dianggap favorit akan terus disesaki oleh murid, sementara sekolah yang dianggap tidak favorit akan kekurangan siswa,” katanya.

Selain itu kontrol terhadap praktek maladministrasi berupa kolusi dan nepotisme berupa main titip calon anak didik mudah terjadi.

“Kepala daerah harus serius membangun tata kelola pendidikan di daerah mereka masing-masing,” cetus Adhar Hakim.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Adhar Hakim menghimbau kepada kepala daerah untuk menerapkan sistem zonasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Hingga saat ini Ombudsman baru mendapat informasi dari beberapa kabupaten/kota yang sudah menerapkan sistem zonasi. Padahal pada tahun 2018, penerapan zonasi mulai diberlakukan bagi Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Selain itu Ombudsman RI Perwakilan NTB juga membuka posko pengaduan PPDB, agar masyarakat dapat berpartisipasi mengawal proses tersebut. Ombudsman RI Perwakilan NTB juga bersama lembaga Komisi Informasi Provinsi NTB dan jaringan LSM yang dikoordinir SOMASI NTB untuk memperluas dan memperkuat pengawasan.

Dalam penerapan PPDB tahun 2018, Ombudsman RI perwakilan NTB juga menyayangkan masih adanya kabupaten yang lamban dalam mengumumkan berbagai kebutuhan informasi PPDB ke publik. Misalnya informasi jumlah ketersediaan rombongan belajar dan kuota jumlah siswa. (TN-04)

Related Articles

Back to top button