Politik

Ratusan Napi Rutan Praya Terncam Tidak Memilih, Ini Jawaban KPU

Lombok Tengah, Talikanews.com – Ratusan narapidana (Napi) di Rutan Kelas IIB Praya Lombok Tengah (Loteng) terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tanggal 27 Juni 2018. Lantaran, dari 338 orang Napi, sekitar 30 orang dipastikan menggunakan hak suara.

“Napi yang terancam tidak bisa mencoblos terganjal syarat yakni tidak punya e-KTP,” ungkap Kepala Rutan Kelas IIB Praya Loteng, Anak Agung Gede Ngurah Putra di kantornya, Sabtu (23/06).

Dia menjelaskan, terhadap napi yang bisa mengganggu hak suara karena ada KTP-el.  Sedangkan ratusan napi lainnya disebabkan, selain tidak ada e-KTP, mereka juga tak memiliki surat keterangan (Suket) dari Dinas Dukcapil.

“Sesuai PKPU mengenai daftar pemilih bahwa pemilih dapat memilih dengan syarat memiliki e-KTP dan Suket,”kata dia.

Gede mengaku, sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah harapan para napi itu bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin NTB lima tahun kedepannya. Hingga saat ini tidak ada respon dari pihak penyelenggara maupun pemerintah, padahal mereka wajib untuk menggunakan hak pilihnya.

“Pemerintah maupun panitia penyelenggaraan malah tidak memperhatikan hal ini, padahal semua napi itu merupakan warga NTB,” cetusnya.

Rutan Praya siap memfasilitasi lokasi TPS. Kalaupun begitu, tidak bisa memaksa karena merupakan kewenangan dari KPU yang memutuskan.

Terkait hal itu, Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Loteng,Baiq Husnawaty mengaku, mengenai pemilih d rutan sudah clear. KPU dengan Rutan selalu koordinasi untuk memastikan hak pilih para Napi dengan menggunakan formulir A5.

Dimana, formulir A5 itu merupakan surat keterangan pindah memilih dari TPS asal bersangkutan ke tempat tinggal saat ini. Yang jelas, saat coklit oleh KPU, hanya sembilan penghuni penghuni rutan menunjukkan KTP-el karena sebagian besar diduga sengaja menyembunyikan identitasnya.

“Begitu mereka tahu kalau syarat memilih harus punya KTP el atau suket mereka rame-rame kumpulin KTP dan rata-rata mereka sudah terdaftar dialamat tinggal sebelumnya,”tutupnya

Dia menambahkan, persoalan ini muncul karena, data yang diberikan oleh pihak Rutan dalam bentuk daftar nama saja tanpa nomor identitas sehingga, tidak bisa ujug-ujug dimasukkan ke DPT.

” Yang namanya penghuni rutan kadang-kadang menyembunyikan identitasnya. Contoh satu orang bisa tiga alias,”pungkasnya.
Ketua KPU NTB,L Aksar Anshori membenarkan persoalan tersebut.

Hanya saja, KPU Loteng sudah ada langkah berkoordinasi dengan Dukcapil untuk lakukan terobosan rekam KTP el di LAPAS Praya. Akan tetapi, sepertinya Dukcapil Loteng tidak berani melakukan kebijakan itu.

“Bukan hanya LAPAS Praya tapi, beberapa LAPAS di NTB dan se Indonesia juga mengalami kendala itu. Karena data pemilih harus berbasis KTP el sementara data penghuni Lapas menggunakan alias dan itu memang seperti itu aturan¬† Lapas, “tungkas Aksar.(TN-04)

Related Articles

Back to top button