Daerah

Islamic Center Telan Biaya Rp 600 Miliar

Mataram, Talikanews.com – Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center Mataram NTB, yang dibangun sejak tahun 2008 menelan anggaran Rp 600 Miliar hingga 2018. Anggaran tersebut inklut pembangunan fasilitas umum dan fasilitas peribadatan.

Angka tersebut muncul dari Dinas PUPR dengan rincian, sejak dibangun tahun 2010, anggaran daerah yang terpakai mencapai 6,733,881,000 sampai dengan tahun anggaran 2017 telah menyerap total anggaran sebesar 270,802,214,000, kemampuan daya tampung mencapai 86,67 persen yang akan ditingkatkan menjadi 92,67 persen pada tahun anggaran 2018-2019 dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 45,000,000,000.

Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardhi menjelaskan, pagu anggaran pada RPJMD untuk IC sebesar Rp 413,188,000,000 dilanjutkan untuk beberapa bangunan seperti Bangunan Masjid, minerat utama masjid, gedung pertemuan, sekolah model Islam terpadu dari TK, SD,SMP dan SMU, pusat kajian agama Islam dan perpustakaan/Musium.

Bangunan IC yang berdiri diatas lahan 7,5 Ha yang dapat menampung 15 ribu jamaah. Selama pengerjaan total biaya percepatan pembangunan IC, lanjut Ardi pada kurun waktu 2008-2018 sebesar 600 miliar.

“Saat ini sudah memasuki pembangunan tahap VII atau akhir untuk gedung Masjid,” papar Ardi Mataram.

Meskipun masih dalam pembangunan tahap akhir, kunjungan perbulan IC dapat tembus hingga 3 sampai 5 ribu orang.

Meningkatnya kunjungan, membuat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Islamic Center (IC) Hubbul Wathan sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2018. Target tersebut diyakini berhasil akan dicapai. Mengingat, telah ada Peraturan daerah (Perda) tentang retribusi yang menjadi payung hukum untuk meningkatkan pendapatan.

“PAD yang bisa didapatkan dari pengelolaan IC itu bisa mencapai angka diatas Rp 2 miliar,” kata Kepala BPKAD Provinsi NTB, H Supran dbelum lama ini.

Selama ini, potensi PAD dari IC belum bisa maksimal karena terkendala belum adanya payung hukum. Akibatnya, kontribusi PAD hanya bisa diperoleh dari pengelolaan minaret dan penyewaan ballroom.

Pada tahun 2017 lalu, PAD dari pengelolaan IC sudah mencapai Rp 1 miliar. Padahal beberapa fasilitas yang ada di IC belum bisa dioptimalkan.

“Itu masih bersifat sumbangan karena belum ada Perda yang mengatur. Namanya sumbangan itu bersifat variatif dan langsung disetor ke kas daerah,” terang Supran.

Penarikan PAD dari sejumlah fasilitas yang ada di IC bertujuan agar ada kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan IC.

“Jadi PAD itu nanti berfungsi agar suatu saat IC ini bisa melakukan pemeliharaan sendiri dengan pendapatan yang masuk,” pungkasnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button