Politik

Tim Paslon Persoalkan Pemilih Wajib Bawa KTP Saat Mencoblos

Mataram, Talikanews.com – Salah satu tim Paslon menyoal bunyi PKPU nomor 8 tahun 2018 yang mana menyebutkan selain membawa C6, pemilih diwajibkan menunjukkan e KTP atau surat keterangan (Suket) saat mencoblos.

Bagi Hasan Masat yang merupakan tim Suhaili-Amin justru pertanyakan bagaimana bagi pemilih yang belum membuat E KTP. Menurut Hasan, PKPU itu terlalu memaksa dan terkesan mempersulit paslon.

Sebab bisa saja pemilih itu tidak membawa KTP ditambah rumah mereka jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga, tentu tidak mungkin mereka akan kembali mengambil KTP. Terlebih jarak rumah dengan TPS di perkampungan tergolong jauh yang ujung ujungnya tidak mau repot dan memilih tidak mencoblos atau golput.

“Yang dirugikan justru paslon,” ujar tim kampanye Paslon nomor urut satu Suhaili Amin, Hasan Masat di Mataram.

Dampak lain dari PKPU itu, lanjut dia justru akan membuat tingkat partisipasi publik berdemokrasi akan semakin terperosot. Sementara hal ini bertolak belakang dari target KPU NTB yang menargetkan tingkap pemilih optimisi diangka 75 persen dari jumlah DPT yang ada.

“Artinya masyarat pasti merasa disultikan. Ini tentu jadi masalah,” ujar Hasan

Tidak hanya itu saja yang menjadi masalah selama ini dalam pengurusan E KTP sering bermasalah dan terkesan dipersulit. Pengurusan E KTP tidak bisa selesai dalam satu hari.

Menurut Hasan Pilkada tahun ini masyarakat tidak saja akan memilih gubernur dan wakil gubernur tetapi juga Bupati, Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di beberapa daerah di NTB. Sehingga, dapat disebutkan Dukcapil setempat sangat berpotensi untuk bermain dalam E KTP itu. 

Pengurusan E KTP yang berlarut larut terkesan dimainkan demi kepentingan Pilkada Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan untuk memenangkan incumben yang bertarung.

Hasan melihat justru kejadian itu masyarakat tidak akan terlihat berperan aktif untuk memilih gubernur melainkan terkesan digeret demi kesuksesan pemilihan Bupati.

“Banyak tendensi yang bisa menjadi potensi. Ini harus diperhatikan KPU dengan PKPU itu,” terang Dia.

Senada disampaikan Ketua Harian DPD Golkar NTB, Misbach Mulyadi.  Penerapan E KTP atau wajib membawa KTP akan sangat mempersulit pemilih tersebut. Apalagi sosialisasi yang dilakukan KPU dalam mencerdaskan pemilih masih sangat minim.

Menurut Misbach KPU harus lebih lunak. Tidak harus memawjibkan pemilih membawa KTP saat mencoblos atau pemilih cukup membawa surat panggilan yaitu C6 saja.

“Usul kami, KPU harus lebih lunak. Jangan ngotot sebab semua paslon gubernur akan merasa dirugikan,” Usul Misbach.

Terkait hal itu,  Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan membawa KTP wajib hukumnya saat mencoblos. Sebab hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami laksanakan sesuai PKPU pasal 7 nomor 8 tahun 2018,” ujar dia.

Jika dilihat persoalan E KTP yang banyak bermasalah di Dukcapil justru Dukcapil lanjutnya, harus bisa menuntaskan masalah itu. Sebab segala hal yang berkaitan dengan E KTP sepenuhnya urusan Dukcapil. KPU hanya menerima data.

“Ia silahkan diselesaikan oleh Dukcapil,” cetusnya.

Terkait dengan sosialisasi, menurut Aksar tidak saja menjadi tugas KPU namun urusan semua kalangan. Stake holder harus juga berperan secara bersama sama demi kesuksesan Pilkada NTB. Aksar pun tetap optimis target 75 persen partisipasi pemilih tahun ini bisa tercapai.

“Wajib membawa KTP tidak akan berdampak pada tingkat partisipasi. Kami optimis 75 persen itu,” tutup Aksar. (TN-04)

Related Articles