Pemerintahan

Ini Target PAD Provinsi NTB Tahun 2018

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,719 triliun. Target tersebut diyakini akan mampu tercapai sesuai yang diharapkan.

Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, Hj Eva Dewiyani mengatakan, setiap tahun Pemprov NTB berhasil meningkatkan nilai PAD.

“Dari target Rp 1,719 triliun, realisasi PAD kita baru Rp 715 miliar,” ungkapnya usai menggelar jumpa pers di kantor gubernur NTB, Rabu kemarin (6/6).

Dia menjelaskan, realisasi PAD saat ini, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 486 miliar, dari retribusi daerah 7 miliar dan lain sebagainya. Sehingga, bisa dikatakan realisasi PAD semakin meningkat.
Eva mengaku, jumlah PAD Provinsi NTB tahun 2017 lalu, sebesar Rp 1,684 triliun. Tahun ini memang ditargetkan meningkat kembali. Mengingat, pencapaian tahun 2017 sungguh luar biasa terjadi perubahan.

Pada tahun 2016, jumlah PAD NTB sebesar Rp 1,359 triliun. Terjadi peningkatan sigmifikan pada tahun 2017 lalu.

“Kalau dibandingkan tahun 2008, saat pertama kali pak Gubernur menjabat, PAD Provinsi NTB hanya Rp 413 miliar. Saat ini sudah Rp 1,7 triliun,” kata dia.

PAD sendiri saat ini lanjutnya, menempati posisi 37,59 persen dari komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Kemudian dana perimbangan 54,52 persen, Lain-lain Pendapatan 7,89 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, banyak hal yang telah dilakukan. Diantaranya Samsat non stop service, aplikasi e-Samsat, pendataan pkat luar daerah secara online manajemen mutu pelayanan ISO, integrasi dana dengan kepolisian dan lain-lain.

“Pajak dari kendaraan bermotor yang perlu masih kita optimalkan,” ujarnya Eva.

Lebih jelas dipaparkan Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda Provinsi NTB, Mohammad Husni. Jumlah obyek pajak kendaraan bermotor (PKB) di NTB saat ini mencapai 1,5 juta unit. Namun tidak semuanya bisa dikejar untuk mengeluarkan pajak.

Potensi pajak kendaraan bermotor dari 1,5 juta unit, kendaraan yang aktif menurut Husni hanya sekitar 811.000-an. Itu artinya, sekitar 700 ribu unit motor dalam kondisi tidak aktif.

“Potensi pajak dari kendaraan yang aktif saja hampir Rp 500 miliar. Yang tidak aktif ini sulit kita urus,” terangnya.

Data hingga tanggal 30 Maret 2018, jumlah realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 140 juta. Bappenda terus berusaha mengejar pendapatan lebih besar lagi.

“Makanya kita sering lakukan operasi gabungan,” kata Husni.

Banyak alasan yang membuat tidak semua obyek pajak bisa tertagih. Bahkan ada pula pejabat yang tidak patuh membayar pajak. Petugas bahkan telah berkali-kali memberikan teguran hingga akhirnya sadar sendiri.

Salah satu contonya motor yang sudah tidak aktif lagi. Sementara disisi lain obyek pajak tersebut masih ada namanya.

“Sudah keluar instruksi Gubernur, semua PNS dipotong rekening untuk pajak kendaraan. Sekarang sedang sosialisasi. Jadi ASN pasti bayar pajak. Mulai berlaku Juli 2018,” ujarnya.

Sementara terkait dengan kendaraan dinas (Randis), masih juga banyak belum membayar.

“Randis ini ada anggarannya kok sebenarnya. Jadi gak perlu khawatir, kenapa jadi perbincangan, seharusnya disikapi serius sebagai masukan,” tutupnya (TN-04)

Related Articles

Back to top button