Nasional

Dipimpin Menteri Idrus, Kemensos Kembali WTP

Jakarta, Talikanews.com – Kementerian Sosial RI kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke dua kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja pengelolaan keuangan negara dalam Laporan Keuangannya. Setelah WTP yang pertama saat dijabat Hj Khofifah Indar Parawangsa.

Capaian ini sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 yang diraih Kementerian Sosial di tengah naiknya anggaran terutama belanja bantuan sosial dan belanja yang lainnya dari semua satuan kerja (satker) baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis(UPT) kemensos di daerah.

“Dengan kerja keras dan sungguh sungguh untuk menerapkan prinsip pengelolaan anggaran dan disiplin dalam laporan, Kemensos kembali raih WTP,” ungkap Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta, yang dikirim melalui Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI, Selasa (5/6)

Sapaan Indrus mengungkapkan dari awal dilakukannya pemeriksaan BPK atas laporan keuangan, ia telah meminta semua jajarannya dari pejabat eselon 1 dan pimpinan satker untuk mengawal serius dan menyiapkan dokumen, bahan dan data yang diperlukan selama pemeriksaan BPK.

Ia juga mengumpulkan semua pejabat terkait baik struktural maupun fungsional pengelola anggaran untuk meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran.

Seperti diketahui Opini WTP mengandung arti bahwa pertanggungjawaban anggaran yang disajikan dalam laporan secara material telah memenuhi standar: sistem akuntansi pemerintahan, kewajaran dalam penyajian, kepatuhan hukum dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017.

Penilaian opini juga diberikan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan dari Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Opini WTP diberikan salah satunya kepada Kementerian Sosial.

“Opini WTP ini harus dimaknai sebagai upaya dan proses motivasi kita untuk melaksanakan tugas semakin bisa dipercaya dan amanah untuk tugas yang lebih besar,” katanya.

Dikatakan Mensos, inilah modal yang besar dan konsolidasi yang semakin menguat di Kemensos dalam penerapan prinsip prinsip “good governance” dalam mengelola anggaran, dimana ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan kesadaran yang kuat dari semua jajaran pejabat pengelola anggaran.

“WTP ini sekaligus menjadi momentum membangun kepercayaan di  tahun 2018 ini dengan anggaran Kemensos meningkat menjadi Rp41,2 triliun dan tahun 2019 direncanakan meningkat lagi menjadi Rp59,3 triliun.

Oleh karena itu, lanjutnya, tantangan ke depan adalah dengan anggaran yang semakin besar perlu terus dikelola dengan secara baik dan benar, dengan profesional, transparan dan akuntabel. Kualitas belanja anggaran semakin meningkat dan disalurkan untuk percepatan pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas nasional.

“Atas capaian ini saya menyampaikan terima kasih kepada Tim BPK yang telah banyak memberikan masukan dalam pengelolaan keuangan negara serta jajaran Kemensos yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan sampai akhir pemeriksaan,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan, hasil yang dicapai ini adalah berkat arahan dan dukungan yang kuat dari Menteri Sosial, disertai komitmen serta kerja sama yang solid semua jajaran satker Kemensos karena menyadari beban kerja di tahun 2017 yang besar dan sangat strategis.

“Ada kenaikan anggaran di tahun 2017 menjadi Rp17,6 trilun dibandingkan tahun 2016 Rp.12,5 trilyun, berbagai inovasi kegiatan juga  dilakukan terutama  dimulainya pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai yang disalurkan melalui Bank Bank Milik Negara (Himbara) untuk Program Keluarga Harapan (PKH)  dan dimulainya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo,” terangnya.

Hartono pun berterima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Inspektur Jenderal dan Tim Auditor Kemensos yang terus melakukan pendampingan dalam pemeriksaan dan semua eselon I serta jajaran baik di pusat maupun di daerah.

“Kami mengapresiasi seluruh jajaran baik di pusat dan daerah yang telah melakukan langkah langkah cepat  menyiapkan dokumen yang diperlukan dan menanggapi atas setiap masalah yang muncul baik di lapangan maupun tanggapan yang cepat dalam rencana aksi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan yang muncul dari Tim BPK, sehingga mendapatkan opini WTP in,” papar Hartono sembari mengatakan kerja keras sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dan dengan menerapkan  profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan membuahkan hasil WTP. (TN-04)

Related Articles

Back to top button