Politik

Paslon Berbagi Parsel di Bulan Ramadan Terancam Pidana

Mataram, Talikanews.com – Berbagi rezeki atau Parsel pada bulan ramadhan, sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Hanya saja, jika yang berbagi itu adalah pasangan calon kepala daerah maka, terancam kena tindak pidana pemilihan umum (Tipilu).

Divisi Penindakan dan Pelanggaran pada Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth melarang pasangan calon memberikan sesuatu kepada masyarakat pada bulan ramadhan, jika bertujuan intervensi pemilih.

Dia mengatakan, saat ini, Komisi Pemilihan Umum RI telah bekerja sama dengan lembaga amil zakat nasional, untuk menjaga kesucian bulan ramadan terutama pada saat pilkada. Maksud dan tujuan kerjasama tersebut, jika paslon, mau beramal atau berbagi, diharapkan melalui badan amil zakat.

Nantinya, bantuan paslon tersebut akan disalurkan oleh badan amil zakat disetiap daerah bahkan sampai tingkat desa.

Menurutnya, ketika berbagi pada bulan penuh berkah ini, bukankah nilai ibadah yang dihitung. Sehingga bagi Komisioner satu ini menegaskan tidak perlu membagikan bantuan itu sendiri karena bisa jatuh riyak.

“Itulah sebabnya KPU RI kerjasama dengan badan amil zakat, dan imbau paslon salurkan bantuan melalui amil, “ungkapnya Senin (4/6).

Umar menjelaskan, tidak boleh melarang siapapun berikan sumbangan. Apalagi niatnya ingin membantu dan bersedekah. Hanya saja, terhadap paslon Gubernur dan calon wakil gubernur NTB periode 2018-2023, juga calon bupati dan wakil bupati disarankan melalui badan amil zakat.

“Kalau sampai terjadi dilapangan dan ditemukan, saya instruksikan proses pidana,”kata dia.

Umar juga menyinggung soal tradisi buka puasa bersama yang dikenal (Bukber). Hal ini merupakan peristiwa keagamaan dan tidak ada masalah. Akan tetapi, jangan Bukber tersebut diembeli politik, pasca bukber, berbagai sarung yang ada stiker paslon, jelas itu bermasalah.

Sejuah ini lanjutnya, Bawaslu sudah pegang foto beberapa paslon diduga melakukan pemberian jenis sarung berstiker. Akan tetapi, belum bisa ditindaklanjuti lebih jauh, karena butuh pengakuan dan bukti darimana asal usul barang.

“Kami sudah coba telusuri, pengakuan salah seorang penerima, dapat kiriman dari seseorang, sehingga agak sulit cari data. Intinya masih ditelusuri, “ujarnya.

Umar menambahkan, jika sarung tersebut dari tim, bisa diklarifikasi apa maksud dan tujuan barang. Malah, bisa saja tipilu, yang jelas sedang dalam penanganan dan proses. Karena pada pasal 73 ayat 1,  UU nomor 10 tahun 2016 menegaskan, calon kepala daerah atau tim kampanye, dilarang memberikan barang atau uang untuk pengaruhi pemilih. (TN-04)

Related Articles

Back to top button