Ekonomi

BPK Temukan AP I Belum Berikan Kontribusi Aset Milik Pemprov NTB

Mataram, Talikanews.com – Perseroan Terbatas (PT) Angkasa Pura I Lombok International Airport (LIA) belum membayar kontribusi aset investasi Non Permanen yang ditanamkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Hal itu berdasarkan hasil temuan pemeriksaan keuangan APBD Pemprov NTB oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB.

Kepala BPKP NTB, Wahyu Priyono menyampaikan, dalam pengelolaan asset Lombok International Airport (LIA) atau Bandara Internasional Lombok hingga saat ini belum memberikan suatu kontribusi berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu, BPKP meminta agar ada proses tindaklanjut yang dilakukan terus menerus untuk memperjelas soal seberapa besar nilai kontribusi yang harus diterima Pemprov NTB dari perusahaan badan usaha milik negara itu.

Terkait hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H Supran menyampaikan, kewajiban PT Angkasa Pura I untuk membayar kontribusi pengelolaan Asset BIL paska dilakukannya Divestasi kepada pihak Pemprov NTB tertuang didalam poin klausul divestasi.

“Kesepakatan perjanjian pada saat proses jual beli itu ada salah satu klausul yang mewajibkan untuk segera membayar kontribusi. Hanya saja hingga saat sekarang ini pembayaran kontribusi itu belum bisa dipenuhi oleh PT Angkasa Pura (AP) I, karena masih terhalang pada soal taksiran atau appraisal terhadap seberapa besar nilai kontribusinya,” ungkapnya, Kamis (31/5).

Saat ini, PT AP I dan Pihak Pemprov NTB masih melakukan appraisal tersendiri untuk menaksir berapa nilai kontribusi riel PAD yang akan diberikan kepada Pemprov NTB. Pihak Pemprov NTB sendiri dalam melakukan appraisal terhadap besaran nilai kontribusi yang harus diperoleh dari pengelolaan BIL tersebut tidak menggunakan DJKN karena DJKN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan appraisal terhadap besaran kontribusi tersebut.

Kalau demikian, kalau mengacu pada hasil appraisal kemudian hitung jarak waktu, muncul angka sebesar Rp 45 miliar.

Disinggung soal kesiapan Angkasa Pura sesuai informasi beredar sebesar Rp 5 Miliar? Supran menegaskan boleh Angkasa Pura siap diangka itu. Tapi, harus memahami juga hasil appraisal tim.

“Itu lah sebabnya kita gunakan Lembaga Keuangan Swasta yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Keuangan untuk melakukan appraisal. Inilah kemungkinan menyebabkan PT AP I ingin melakukan langkah appraisal tandingan, ” kata dia.

Kalau pun begitu lanjut Supran, Pemprov berharap supaya tidak terjadi appraisal tandingan, itu semua menyebabkan besaran kontribusi dan pembayaran menjadi berlarut-larut apalagi sebentar lagi akan menyusun APBD Perubahan, sehingga mau tidak mau kontribusi tersebut bisa dibahas dalam APBD Perubahan 2018.

Menurut Supran, seandainya pun ada appraisal tandingan dari pihak AP I. Maka, akan di diskusikan bersama-sama dan sangat berharap agar PT AP I tidak intervensi terhadap kerja appraisal lembaga keuangan swasta yang digunakannya.

“Yang terpenting jangan ada intervensi saat dilakukannya appraisal tersebut dengan suatu tujuan agar nilai taksirannya lebih rendah. Saya minta PT AP I betul-betul independen memberikan hak kepada appraisal untuk memberikan penilaian secara objektif. Dan hal itu juga yang kami lakukan, sama sekali kita tidak mau mengintervensi kerja appraisal kami,” tegasnya.

Yang jelas, besaran kontribusi dari pengelolaan BIL oleh PT AP I ini bisa direalisasikan pada bulan Agustus 2018 mendatang diangka Rp45 Miliar.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi justru menegaskan, tetap menagih kontribusi aset tersebut karena merupakan hak masyarakat.

“Itu kan uang masyarakat yang tertanam di Angkasa Pura dan harus dibayar,” cetusnya.

Sebelumnya, General Manager PT Angkasa Pura I LIA, I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, tidak mau terlalu panjang menjelaskan soal kontribusi aset Pemprov itu karena masih dalam pembahasan Angkasa Pura I Pusat.

“Mudahan bisa dapat Rp 5 Miliar. Kalau saya bilang begitu, tergantung keputusan pusat, “tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button