Pemerintahan

Loteng Sukses Meraih WTP Ke Enam Kalinya

Lombok Tengah, Talikanews.com – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan NTB memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kalinya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah. Itu pun diraih secara berturut-turut, mulai tahun 2011-2017.

Dalam laporan, BPK memberikan tiga catatan atau rekomendasi yang harus diselesaikan. Kendati demikian, permasalahan sekaligus catatan itu tidak mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemkab Loteng.

Inspektur pada Inspektorat Lombok Tengah, L Aswantara mengatakan, tiga catatan yang diberikan BPK itu, diantaranya terkait pengelolaan keuangan dan asset daerah, kedua soal kepatuhan dan ketiga pada system pengendalian atau pengawasan internal.

Lanjut Aswantara, temuan pada pengelolaan keuangan dan asset, terjadi karena adanya data yang tumpang tindih. Dimana, didalam aset masih tercatat, tapi barangnya sudah tidak, melainkan sudah dilelang tahun 2007 dan 2008.

Contohnya, ada beberapa kendaraan sudah dilelang dan pembayarannya sudah selesai, tapi kendaraan itu masih tercatat sebagai asset.

“Ini yang tidak diperbolehkan BPK,” ujarnya.

Kemudian, terkait kepatuhan terjadi karena ada beberapa kontraktor yang masih menyisakan masalah pada volume. Dimana, volume yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB. Seperti yang terjadi di pengerjaan Puskesmas Ganti, Praya Timur dan pengerjaan pasar Janapria pada dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Loteng. “Untuk pengerjaan puskesmas Ganti dikenakan denda senilai Rp 33 juta dan belum terbayar ke kontraktor sebesar Rp 1 miliar lebih dari nilai kontrak Rp 4 miliar,” terangnya.
Sedangkan, pada system pengawasan internal terjadi karena adanya kelebihan pembayaran terhadap personil konsultan yang melaksanakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, adanya kelebihan pembayaran tunjangan gaji guru. Misalnya, anaknya sudah berumur 25 tahun dan sudah selesai kuliah, tapi masih terbayar dan itu pun terjadi di dua UPT yakni UPT Praya dan Pujut. “Dari tiga catatan itu, kami sudah selesai dua. Hanya saja, terkait kepatuhan yang belum ditindak lanjuti,” tandasnya.
Sementara, Plt bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri berjanji akan secepatnya menyelesaikan catatan yang diberikan BPK. Tapi untuk sementara ini, ia belum membaca isi catatan tersebut. “Pokoknya kami akan segera selesaikan sesuai perintah BPK,” ujarnya.
Untuk diketahui, atas predikat yang diraih ini tidak terlepas terhadap sinergitas yang dilakukan selama ini dengan BPK dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Loteng serta pengawasan yang dilakukan selama ini oleh Inspektorat. “Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholder yang ada di Loteng. Karena merekalah, kita kembali meraih predikat opini WTP ke-6 kalinya,” pungkasnya. (TN-03)

 

Related Articles

Back to top button