Pemerintahan

WTP 10 Daerah Masih Tinggalkan Hasil Pemeriksaan BPKP

Mataram, Talikanews.com –  Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan NTB, telah melakukan pemeriksaan terhadap arah penggunaan keuangan 10 Kabupaten dan Kota se-NTB. Kalau pun para Kabupaten/Kota telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun ada beberapa rekomendasi harus dijalankan oleh Kabupaten /Kota tersebut.

“Tugas BPKP NTB adalah pemantauan dan tindaklanjut arahan keuangan daerah. Jika ada rekomendasi maka, wajib hukumnya daerah tersebut menyelesaikan, “ungkap kepala BPKP NTB, Wahyu Priyono, Senin (28/5).

Priyono memaparkan satu persatu temuan daerah sesuai hasil pemeriksaan dimulai dari Kota Mataram. Dimana terdapat pajak senilai Rp 144.366.094,55 terlambat disetor serta kekurangan pemungutan PPN dan pemotongan PPh senilai Rp186.413.310,00 pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kemudian, pelaksanaan 15 pekerjaan pada empat OPD tidak sesuai kontrak senilai Rp571.645.866,73 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp 32.068.165,45  dan kelebihan pembayaran enam paket pekerjaan Belanja Jasa Pihak Ketiga pada Dinas Pariwisata Kota Mataram senilai Rp231.924.000,00.

“Rekomendasi itu, ada yang sudah dijalankan, ada juga yang belum. Akan tetapi, BPKP memberikan waktu untuk memperbaiki selama 60 hari kerja,” kata dia.

Untuk Lombok Timur, terdapat pembayaran tunjangan Profesi Guru Senilai Rp81.968.105,00 tidak sesuai ketentuan. Ada juga kelebihan pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp1.298.725.000,00 atas Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebanyak 16 paket pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak senilai Rp520.487.204,85 dan denda belum dipungut senilai Rp15.120.115,25.

Kabupaten Lombok Barat, ada pembayaran Belanja Tunjangan Pegawai Senilai Rp69.126.000,00  Tidak Sesuai Ketentuan,  kekurangan Volume atas 13 Paket Pekerjaan pada Empat OPD Senilai Rp1.318.123.199,00, kekurangan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Senilai Rp64.513.063,82 dari Pelaksana Jasa Konstruksi.
Kemudian, pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Senilai Rp80.371.586,58 tidak sesuai ketentuan dan belanja perjalanan dinas pada 21 organisasi perangkat daerah OPD Senilai Rp1.544.996.070,00 tidak sesuai ketentuan

Untuk Kabupaten Lombok Tengah, terdapat pengelolaan pajak catering kurang memadai, pajak catering senilai Rp79.119.100,00 belum dipungut, serta pajak daerah senilai Rp 48.826.156,00 sudah dipungut namun belum disetor.

Tidak hanya itu, ada Empat Paket Pekerjaan pada empat OPD mengalami keterlambatan Pekerjaan dan belum dikenakan denda senilai Rp151.431.047,52, Pembayaran Belanja Pegawai Tidak sesuai ketentuan senilai Rp 382.603.010,75, kelebihan pembayaran personel konsultan yang melaksanakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan senilai Rp 45.715.398,43;
Kemudian, kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua OPD senilai Rp 795.973.777,02, kekurangan volume empat paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD senilai Rp 61.768.219,78; dan pemerintah desa belum mengelola kewajiban pembayaran pajak pusat secara tertib dan belum menyetor pajak pusat minimal senilai Rp 1.438.633.809,18.

Untuk di Kabupaten Lombok Utara, terdapat Kekurangan Volume atas Delapan Paket Pekerjaan pada Empat OPD Senilai Rp728.499.795,12 dan Pemborosan Senilai Rp 92.400.000,00;. Penyelesaian Delapan Paket Pekerjaan pada Tiga OPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 303.881.752,89;
Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai senilai Rp70.776.100,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Jasa Giro Dana Kapitasi Puskesmas Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Senilai Rp571.468.846,00

Di Kabupaten Dompu terdapat Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Belum Sesuai Ketentuan; Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Senilai Rp134.474.658,00 dan pembayaran insentif tidak sesuai Ketentuan Senilai  Rp 36.562.069,80; dan kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan pada Tiga OPD senilai Rp 359.594.044,10.

Kota Bima, ada Lima paket pekerjaan pada Dua OPD belum dikenakan denda Keterlambatan senilai Rp130.345.864,97. Sewa aset tetap oleh pihak kedua tidak sesuai dengan perjanjian dan belum dikenakan Denda ; 3. Kelebihan belanja honorarium pada 11 OPD senilai Rp 354.674.694,40;. Pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah dalam kasus pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tidak sesuai dengan Ketentuan;

Kelebihan pembayaran belanja Perjalanan dinas sebesar Rp 67.477.800,00. Personil Konsultan Tumpang Tindih Pelaksanaan dalam Waktu Bersamaan. Pekerjaan pada Tiga OPD Tidak Sesuai Kontrak dan Terdapat Kekurangan Volume Senilai Rp 323.069.834,20; dan pertanggung jawaban belanja pada Bappeda Litbang Kota Bima Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap Senilai Rp5.023.657.611,00 dan Diantaranya Terdapat Pembayaran yang Tidak Sesuai dengan Senyatanya Senilai Rp1.151.678.864,82.

Kabupaten Bima, terdapat pembayaran tunjangan Profesi Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak sesuai ketentuan. Pelaksanaan tujuh paket pekerjaan pada enam OPD tidak sesuai kontrak senilai Rp 141.523.295,63; dan Keterlambatan 13 pekerjaan belum dikenakan denda minimal senilai Rp 882.686.198,44

Kabuapten Sumbawa Barat (KSB) terdapat Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD serta Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi tidak sesuai ketentuan senilai Rp 708.580.000,00; dan Kekurangan volume lima pekerjaan pada Dinas PUPRPP dan Dinas Dispora senilai Rp230.589.344,35

Terakhir, Kabupaten Sumbawa terdapat hasil pemungutan Retribusi Izin Gangguan senilai Rp 347.144.100,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan. Pemerintah Desa belum menyelesaikan Kewajiban Pembayaran Pajak Pusat minimal senilai Rp1.774.460.910,45;

Kekurangan Volume atas sembilan paket pekerjaan pada enam OPD senilai Rp 694.677.475,59; dan pekerjaan peningkatan jalan paket IV dan V pada Dinas PUPR terlambat dan Belum Dikenakan Denda Senilai Rp733.780.907,00.

“Kami sudah keluarkan rekomendasi terhadap temuan tersebut. Memang ada beberapa sudah ditindaklanjuti kata lain dibayar oleh daerah bersangkutan. Namun, sebagai lembaga yang ditugaskan memantau keuangan, tetap memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan yang ada, “ujarnya.

Disinggung apakah ketika daerah bersangkutan tidak melaksanakan rekomendasi. Apa langkah dari BPKP? Priyono menegaskan, sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum.

“Sejauh ini, selalu diselesaikan. Tapi, jika tidak jelas akan diserahkan ke APH Itu pun setelah kami koordinasi dengan BPK RI, ” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button