Ekonomi

Retribusi Tower Telekomunikasi Mulai Ditagih

Lombok Tengah, Talikanews.com – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Lombok Tengah akan mulai melakukan penagihan retribusi tower. Setelah perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum tidak diberlakukan lagi, sehubungan diterbitkan fatma MA yang melarang retribusi pengendalian menara sebesar 2 persen dari nilai jaul objek pajak (NJOP).

Kabag Hukum Setda Loteng, H Mutawalli membenarkan akan kembali  diberlakukannya retribusi pengendalian menara. Namun, pemberlakuannya masih menunggu proses evaluasi gubernur terkait perda nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

“Informasinya evaluasi Gubernur sudah selesai,” katanya.

Mutawalli mengungkapkan, sebelumnya penarikan retribusi distop, karena cara penetapan tarif yang salah berdasarkan NJOP sebesar 2 persen dari biaya pembangunan. Sehingga, sekarang sudah sesuai dengan prinsip dan struktur penetapan tarif, yakni sekitar 3 sampai 4 juta pertahun satu tower.

“Kalau untuk biaya pembinaan dan pengawasan. Itu pun nanti akan dipungut tergantung jarak tempuh dari tower,” jelasnya.

Sementara, jumlah tower di Loteng sebanyak 230 tower. Sedangkan target retribusi tower tahun 2018 mengalami penurunan, bila dibandingkan 2017. Dari Rp 650 juta menjadi Rp 600 juta pertahun.

“Pokoknya tahun ini sudah bisa lakukan pungutan,” tungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button