Pariwisata

Sekda NTB : Tak Ada Aturan Dilanggar Terkait Penetapan Fauzan Jadi Ketua BPPD

Mataram, Talikanews.com – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiadi Sayuti mentahkan argumen pakar hukum Zainal Asikin yang menyebutkan pemprov telah melanggar UU kepariwisataan dalam penentuan ketua BPPD.

Tidak hanya pakar hukum yang dimentahkan, sentilan wakil rakyat udayana yang menilai ada kepentingan pihak luar dan juga organisasi non pemerintah dalam urusan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pihkanya memastikan tidak ada aturan yang dilanggar, apa yang menjadi keputusan gubernur sudah sesuai dengan prosudur yang berlaku. Sehingga menurut Sekda NTB, H Rosiady Sayuti menegaskan, tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi atas ditunjuknya H Fauzan Zakaria sebagai pucuk pimpinan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

“Sudah sesuai prosudur, tidak ada persoalan,” ungkapnya, Jumat (25/5).

Secara detail Rosiady menjelaskan bahwa dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan teknis penetapan ketau BPPD diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub) termasuk tentang SK pemilihan yang dimulai dari sikap musyawarah untuk mencapai mufakat dan pada akhirnya diatur dengan sistem voting.

Posisi Fauzan Zakaria yang hanya bisa berbahasa arab dari sembilan anggota BPPD lainnya sangat menentukan wisata halal terutama bagaimana bisa menggait pasar timur tengah menuju Lombok NTB.

Selama ini, untuk pasar pariwisata NTB akan di fokuskan pasar Timur Tengah, apalagi masih didominasi oleh negeri jiran Malaysia sehingga dengan bahasa arab yang dimikili Fauzan diharapkan Malaysia bisa tersaingi. Tidak hanya alasan tersebut, lanjut Sekda Fauzan juga telah memilki pengalaman dimana pernah dipakai kementiran pariwisata melakukan promosi wisata halal di timur tengah.

“Sederhananya pak gubernur menginginkan Lombok NTB bisa menyaingi Malaysia untuk pasar timur tengah,” tegas Sekda.

Tidak hanya membantah apa yang disampaikan Asikin, Sekda juga dengan tegas menyatakan tidak ada kepentingan personal ataupun organisasi non pemerintahan yang menjadi dasar penentuan Fauzan seperti yang dituduhkan dewan udayana. Sekda dengan aura yang agak marah menyebutkan bahwa kepengurusan BPPD tidak ada hubungannya dengan kepntingan luar termasuk untuk kepntingan organisasi tersebut.

“Saya katakan Fauzan itu bukan orang NW dan tidak menjadi pengurus NW. Jadi tidak ada kepentingan luar yang kita bawa di BPPD ini,” tegas Sekda

Sebelumnya, guru besar Universitas Mataram, Dr Zainal Asikin menegaskan keterpilihan ketua BPPD itu secara hukum bisa dilakukan pembatalan oleh para pihak yang dirugikan. Yang bisa melakukan pembatalan yaitu organisasi profesi yang merasa keberatan atas isi SK Gubernur yang memutuskan ketua BPPD tersebut. pembatala itu kata profesor bisa diajukan ke pengadilan tata usaha.

Pengangkatan pengurus dipilih dari dan oleh anggota tidak boleh dipilih oleh pemerintah.

“Itu bunyi tegas UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan,” tegas Asikin. (TN-04)

Related Articles

Back to top button