Dewan Sebut Ada Intervensi Organisasi Dalam Penentuan Ketua BPPD NTB
Mataram, Talikanews.com – Setelah melalui pembahasan dan pembicaraan panjang yang memakan waktu hampir satu bulan. Akhirnya, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dipegang oleh H Fauzan Zakaria setelah ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti.
Penunjukkan yang konon melalui jalur musyawarah mufakat itu mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD NTB seperti Raihan Anwar. Politisi Nasdem itu justru menyebut, ada intervensi organisasi dalam penentuan ketua BPPD NTB tersebut.
“Ini namanya intervensi politik dalam jabatan birokrasi. Untuk diketahui, BPPD itu struktur organik yang bertugas membantu pelayanan publik. Sehingga, tidak bisa dihindari intervensi pihak luar,” ungkapnya, Kamis (24/5).
Dia mempertegas maksud intervensi organisasi yakni, ada pihak lain yang menggunakan tangan Sekda untuk intervensi kekuasaan itu.
“Ada kepentingan organisasi yang ingin kuasai BPPD sebagai ajang promosi sehingga, Sekda dikendalikan oleh kepentingan, berdampak pada munculnya arogan atau tidak efek psikologis dari keputusan,”kata dia.
Oleh sebab itu, selaku wakil rakyat mengimbau agar eksekutif melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan ada kepentingan politik luar yang sengaja hancurkan tata kelola pemerintahan yang baik itu.
Menurutnya, jika terus dipertahankan maka peristiwa tersebut menunjukkan stail di akhir kepemimpinan TGB, tidak menunjukkan perkembangan yang matang dan sehat. Ada cara yang dinilai tidak produktif dalam menentukan arah pembangunan.
Lain halnya di sampaikan anggota Komisi V DPRD NTB, H Sabirin.
Dirinya kembali mengulas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sudah jelas pola penunjukan kepengurusan dari beberapa asosiasi atau tim sembilan. Sehingga, jika tim sembilan itu tidak difungsikan, lebih baik dibubarkan saja.
Dia menilai, secara pribadi sikap yang ditunjukkan oleh Sekda sangat salah. Kalau pengangkatan beralasan mampu berbahasa Arab, siapa yang menjamin tamu yang datang ke NTB dari Timur Tengah.
Justru lanjutnya, kalau dilihat dari pengalaman sebelumnya, wisatawan yang datang ke NTB didominasi dari negara-negara Eropa.
“Apa yg dilakukan Sekda sudah terlalu jauh, sampai harus mengatur sekelas badan promosi, apa artinya orang di BPPD kalau tidak diakui keberadaan mereka,” kesalnya.
Sabirin sangat mengaku kecewa atas sikap Sekda tersebut. Bukan hanya dalam penunjukan ketua BPPD NTB, malah lebih kecewa disaat mengalihkan anggaran aspirasi Komisi V DPRD NTB ke dua SKPD Lingkup Pemprov.
“Jelas kami kecewa lah, Sekda ini terkesan Over, ” tegasnya.
Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti dikonfirmasi enggan memberikan keterangan panjang. Malah, sarankan media mencari jawaban di status akun facebook nya.
“Cek status saya di fb, he he he,” jawabnya melalui pesan singkat.
Mengenai intervensi, mantan Kadispora itu mengaku, tidak ada intrvensi organisasi luar dalam menentukan pucuk pengurus BPPD NTB.
“Saya hanya mengkompromikan kesepakatan rumah langko dengan hasil voting di Dispa, jadi win win solution lah jawaban,” tuturnya.
Dia juga menyinggung soal ada tudingan pengalihan anggaran aspirasi. Tudingan itu tidak benar dan tidak pernah mengalihkan program aspirasi dewan.
“Kalaupun ada intervensi saya selaku ketua TAPD adalah meluruskan. Jangan sampai ditempatkan di OPD yang tidak sesuai dengan tupoksi atau tidak sesuai RKPD,” tutupnya.
Salah satu pengurus BPPD NTB, L Hadi Faesal juga ketua terpilih berdasarkan voting, enggan berikan jawaban.
“No coment dulu untuk sementara, sebenarnya saya mau bicara lewat telpon tapi bukan untuk dikutip,” pungkasnya. (TN-04)
