Pemerintahan

Loteng Bukan Gertak Sambal Gugat Nambung

Lombok Tengah, Talikanews.com – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Nambung patut dipertanyakan. Ini hanya gertak sambal atau serius, soalnya janjinya akhir Februari dipastikan gugatan masuk di meja MK.

Buktinya, hingga kini gugatan belum dilayangkan atas putusan Mendagri Nomor 93 Tahun 2017, tentang batas wilayah yang menetapkan Nambung, Desa Buwun Mas, masuk Kecamatan Sekotong Lobar.

“Pokoknya kita pasti akan lakukan gugatan,” tegas Kabag Hukum Setda Loteng, H Mutawalli diruang kerjanya.

Namun saat ini, masih dalam pengumpulan dan tahap kajian terhadap dokumen yang akan diajukan ke MK. Kajian itu pun dilakukan untuk satukan pandangan, bahasa dan penilaian. Sehingga, dokumen yang dibawa dalam posisi valid, tidak tumpang tindih, seperti yang telah terjadi.

“Pengajuan gugatan yudicial review itu butuh proses panjang. Tidak segampang dibayangkan,” ujarnya.

Sementara, dokumen yang akan dilampirkan digugatan itu, UU nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT), peta  tematik, letak wilayah, historis yang menyatakan Nambung masuk Loteng serta dokumen kependudukan yang dimiliki warga yang menyatakan mereka masih warga Loteng.

“Mudahan akhir tahun ini sudah bisa masuk ke meja MK,” katanya.

Tapi untuk diketahui, gugatan yang akan dilakukan ini hanya semata-mata untuk mendudukkan persoalan pada posisi sebenarnya. Sehingga tidak ada yang saling dirugikan antara kedua belah pihak.

Apalagi, dikatakan saling klaim. Pada intinya hanya satu ingin melihat bisa tertib administrasi di pertanahan. Apalagi diwilayah itu, masih carut marut terkait dengan penerbitan sertifikat. Bahkan, masyarakat masih ada yang mengantongi sertifikat mengatasnamakan Loteng dan Lobar.

“Kami juga optimis menang,” tungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button