Ekonomi

Masih Ada OPD Lingkup Pemprov NTB Nilai C

Mataram, Talikanews.com – Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi NTB, sebanyak 30 OPD tergolong bernilai B, dua OPD status nilai C. Namun ada dua OPD yang paling baik yaitu dengan nilai BB khusus bidang pengawasan yakni Inspektorat dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB. Catatan itu merupakan hasil penilaian akhir tahun 2017.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, H Yusron Hadi menyampaikan indikator penilaian kinerja OPD selama ini didasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (LAKIP).  LAKIP itu kemudian menghasilkan nilai yang berbeda tergantung pada tingkat penilaian tersendiri.

Untuk penilaian tersebut dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu dikahir tahun. Hasil penilaian kemudian diserahkan oleh gubernur NTB kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokasi (Menpar RB), juga Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain indikator kinerja, lanjut Yusron, Menpar RB juga mendorong penilain dilakukan pada aspek managerial dan kepemimpinan. Hal itu menjadi bahan gubenur untuk melakukan evaluasi peningkatan mutu atau tingkat kerja OPD.

Yusron mengaku, sebetulnya NTB masih banyak belajar diluar daerah. Dimana, salah satu daerah yang bagus peningkatan konerja OPD yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah itu dijadikan rujukan belajar para daerah lain.

Disinggung data rinci nilai masing masing OPD  tersebut? Yusron enggan menyebutkannua karena tidak ingin menjadi polemik antar OPD.

“Yang jelas Biro Organiaasi hasil penilaian kinerjanya masih B. Yang lain, tidak bisa saya dirincikan,” kata dia Selasa (22/5).

Dia menegaskan, kedepan, selaian dorongan melalukan penilaian mangaerial, kepemimpinan tentu diharapkan akan ada instrumen penilaian tata kelola.  Aspek kepemimpinan kepala perangakat daerah ini sangat didorong betul oleh Menpan RB. Ia menyampaikan semua muara peningkatan penilaian demi pelayanan kapasitas masyarakat yang efektif.

Disatu sisi, Insepktur pada Inspektorat Provinsi NTB , Ibnu Salim mengatakan inspektorat melakukan evaluasi kinerja dan tatakelola terkaper dari pengawasan reguler pada perangkat daerah. Untuk koordinasi penilaian disiplin personil ASN itu sendiri merupakan ranah Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Dalam penilaian reguler inspektorat yaitu iai perjanjija kinerja yang dilakukan setiap tahun dievaluasi pencapaian targetnya, serapan anggarannya seperti apa. Begitu juga dengan mekanisme laporan pengendalian apakah sudah dilakukan oleh OPD tersebut atau tidak.

Hasil penilaian tahun lalu, rata rata sudah dilakukan. Namun, harus ditingkatkan terus secara berkelanjutan.

“Hasilnya juga pun rata rata baik,” ujar Ibnu terpisah.

Disinggung dengan nilai SAKIP Inspektorat BB? Mantan Kasat Pol PP itu mengaku bisa saja terjadi. Karena, dalam penilaian OPD banyak jenis evaluasi, mulai dari Kemenpan RB ada penilaian SAKIP, Efektivitas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) dinilai oleh  Kemendagri serta yang berkiatan dengan reformasi. (TN-04)

Related Articles

Back to top button