Politik

Gara-gara Data, KPU dan Bawaslu NTB Bersitegang

Mataram, Talikanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB bersitegang lantaran perbedaan data DPT yang bermasalah hingga 54 ribu lebih.

Sebelumnya, ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid menyampaikan hasil analisis DPT pasca pleno oleh KPU, temukan 54,299 orang DPT bermasalah, didalamnya ada ganda, anggota TNI/Polri terdaftar sebagai pemilih, belum cukup umur namun masuk DPT dan lain sebagainya.

Akibat data analisa Bawaslu tersebut, ketua KPU NTB, L Aksar Anshori angkat bicara. Aksar mengaku sudah panggil semua KPU Kabupaten/Kota untuk mengklarifikasi persoalan tersebut dan meminta kepada Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan data seperti dimaksud namun, beralasan data masih di panitia pengawas kecamatan (Panwascam).

“Sangat aneh, data meninggal yang dimaksud panwas Kabupaten yaitu yang meninggal setelah penetapan DPT. Lho kok dibilang bermasalah, “ungkap Aksar.

Aksar tidak menampik ada data pemilih ganda, namun jumlahnya jumlahnya bisa dihitung dengan jari, tidak seperti disampaikan Bawaslu yakni 1982 orang.

“Setelah kamu cek yang dibilang ganda ternyata tidak benar,” kata dia 

Oleh sebab itu, KPU tantang Bawaslu untuk menunjukkan data by name by address.

“Ayo tunjukkan, malah Panwaslu Kabupaten/Kota saat diminta bilangnya masih dikumpulkan panwascam. Lho yang dipakai menganalisa data apa?,” kesal Aksar.

Aksar berjanji KPU siap mencoret dan memperbaiki data tersebut kalau benar. Akan tetapi, sebelum mencoret, dirinya minta Bawaslu adu data “Bawa dong by name by address ke KPU supaya KPU bisa cek. Kami sudah cek by name, contohnya salah satu warga di Lombok Barat yang ganda di bilang Bawaslu itu, tidak seperti disampaikan,” cetusnya.

Sekali lagi lanjutnya, KPU siap perbaiki datanya asalkan diberikan data temuan Bawaslu sesuai by name by address. Dirinya juga akan terus monitor KPU Kabupaten/Kota dan berjanji sampai kapan pun akan dikawal untuk diselesaikan agar apa yang disampaikan Bawaslu tidak menjadi fitnah dan merugikan KPU.

“Apa yang disampaikan Bawaslu inilah yang disampaikan paslon karena paslon ngga punya data. Soal data ganda, memang benar ada dan saya punya di Lobar tapi jumlahnya ngga banyak. Kami punya hasil pengecekan dari 8336 TPS, 1137 desa/kelurahan , 116 kecamatan dan 10 kab/kota, by name by address lagi, ” tegasnya.

Mendengar tantangan KPU tersebut, ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid diam-diam justru sudah merekomendasikan Panwas untuk turun hari ini (Kamis 17/5,red) yang dilampirkan sesuai by name by address dan siap kawal data tersebut demi kualitas pemilihan yang lebih baik.

“Sudah jelas nama Hasan Basri alamat bengkel, Lombok Barat ganda, kalau dalam daftar pemilih terdapat dua nomor 212 dan 542. Itu data yang di sampaikan KPU ke Pengawas , dengan data itu kami lakukan pencermatan, Panwas tidak punya akses untuk membuka Sidalih punya KPU. Tapi terbukti terdapat dua nama Hasan Basri , tetapi satu orang walau dengan ada bagian identitasnya beda,  ” paparnya.

Intinya, mulai saat ini Panwas Lobar sedang mencari tahu mana pemilih  ganda dan panwas menuju rumahnya Hasan Basri karena dalam print out DPT yang di tempel oleh PPS terdapat dua nama namun satu orang.

“Intinya, kami telah rekomendasi ke KPU supaya lakukan perbaikan data. Karena, ada konsekuensi hukum ketika ada masyarakat tidak mendapatkan hak pilih, ” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button