Nasional

Staf Kementerian Pariwisata : Pariwisata Dan Tambang, Keduanya Tak Bisa Ketemu

Lombok Tengah, Talikanews.com -Pariwisata dengan pertambangan sejauh ini tidak pernah ketemu. Bahkan tidak bisa ketemu. Pasalnya, satunya (pariwisata) melestarikan lingkungan, satunya merusak lingkungan. Sehingga, solusinya penambangan harus ditutup, seperti yang terjadi di gunung Prabu, desa Prabu, Pujut. Dimana, terindikasi ada lima titik lokasi penambangan emas, itu pun lokasinya di kawasan TWA.

“Kalau memang di lokasi itu liar, sebaiknya pemerintah tutup saja,” ungkap staf Kementrian Pariwisata Bidang Percepatan Pekembangan Wisata Kuliner dan Belanja atau Tim Co-Branding, Vita Datau, di Kuta.

Selanjutnya kata Vita, selama ini antara pariwisata dan pertambangan tidak pernah ketemu. Karena yang satunya melestarikan lingkungan dan satunya merusak lingkungan.

“Kalau lingkungan sudah rusak, tidak mungkin bisa dijadikan destinasi wisata,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh. Faozal mengatakan, terhadap persoalan ini pihaknya akan lakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BKSDA dan dinas terkait.

“Kalau pun itu benar terjadi, pemerintah harus hadir melakukan penghentian. Apalagi itu illegal,” tegasnya.

Kemudian, mau seperti apapun pintarnya melakukan penambangan, pasti dampaknya pengrusakan lingkungan. Karena ketika melakukan penambangan pasti akan dilakukan pengerukan.

“Inilah yang membuat pariwisata dan pertambangan tidak pernah bisa ketemu. Satunya mengeruk dan satunya melestarikan,” tandasnya.

Sementara, Mantan Kades Prabu periode 1996-2006, HL Hasyim Maskuri menyatakan, penambangan emas di gunung Prabu kini sudah menyasar kawasan TWA. Itu pun ditemukan ada lima titik lokasi penambangan.

Malah sekarang penambangan menggunakan eksapator. Tidak hanya itu, oknum penambang juga mulai terang-terangan melakukan penambangan. Bahkan, di kawasan itu mereka keluar masuk membawa hasil tambangnya.

“Saya menduga ada indikasi permainan atau kerjasama dengan aparat pemerintah. Kalau tidak ada indikasi itu, tidak mungkin oknum penambang seberani itu untuk melakukan aktivitas dan penambangan secara terang-terangan,” ujarnya.

Sehingga, terhadap persoalan ini ia meminta kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan tegas kepada pelaku. Sehingga, di lokasi itu tidak ada lagi aktivitas penambangan.

“Kalau pemerintah tidak berani melakukan penutupan, biar lahan tersebut dibagi-bagi saja ke masyarakat. Artinya, biar masyarakat mengelolanya,” tungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button