Politik

KPK Kumpulkan Cakada NTB

Mataram, Talikanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kumpulkan semua calon kepala daerah di NTB, baik bupati maupun gubernur untuk diberikan pembekalan supaya tidak melakukan korupsi ketika terpilih nanti.

Direktur Litbang pada KPK RI, Wawan Wardiana menyampaikan, kegiatan tersebut sengaja digelar menuju pilkada yang berintegritas, berkolaborasi dengan KPU Provinsi NTB, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

“Program pilkada berintegritas ini untuk mendorong terbangunya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah. Tujuan lain, memberikan pemahaman persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah, “ungkapnya, di Mataram, Kamis (3/5).

Menurutnya, KPK optimis bisa cegah dan berhentikan asal dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen. Ini langkah awal mencegah kasus tindak pidana korupsi yang sudah banyak menjerat kepala daerah di Indonesia.

Dia memaparkan, kegiatan tersebut di ikuti oleh 14 pasangan calon kepala daerah diantaranya, empat pasangan dari Cagub – Cawagub, tiga pasangan Kota Bima, tiga pasangan dari Kabupaten Lombok Barat, dan empat pasangan dari Lombok Timur.

Ditegaskannya, pembekalan itu dipandang perlu dilakukan karena, KPK mencatat terdapat 18 gubernur dari 71 wali/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Berdasarkan kasus tersebut, KPK telah memetakan setidaknya 9 titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Adapun sembilan titik tersebut yakni, dalam perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan PAD, rekrutmen, promosi, mutasi atau rotasi pegawai, pelayanan publik dan proses penegakan hukum.

Wawan menambahkan, momen itu juga digunakan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN masing-masing calon kepala daerah.

“Tujuan supaya dapat diawasi oleh masyarakat dan sebagai penilaian masyarakat untuk menentukan calon kepala daerah,” kata dia.

Berdasarkan laporan yang masuk ke KPK, dari 14 pasangan calon kepala daerah, jumlah kekayaan tertinggi dimiliki TGH L Gede Sakti Amir Murni dengan angka Rp 93.382.911.928, – untuk harta kekayaan terendah atas nama calon wakil bupati Lombok Timur, Putrawan Habibi sebesar Rp 44.164.103.

Sementara itu, ketua KPU NTB, L Aksar Anshori mengatakan, kegiatan ini digelar supaya masyarakat harus ikut dan pelajari apa yang sudah dipublikasikan terkait harta kekayaan calon.

Sejauhmana harta kekayaan tersebut ketika menjabat sebagai kepala daerah nanti, apakah meningkat atau tidak dan calon terpilih adalah berintegritas.
Disinggung bagaimana nanti bisa mengukur penambahan kekayaan tersebut? Bagi Aksar, tidak punya alat ukur, hanya mereka melaporkan saja. (TN-04)

Related Articles

Back to top button