Politik

Kasus Dugaan Tipilu Camat Praya Tengah, Bawaslu dan Panwaslu, Silang Pendapat

Mataram, Talikanews.com – Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, telah menyerahkan berkas pelanggaran pemilu oleh Camat Praya inisial H. RM. Bahkan, Kamis (3/4) kemarin, merupakan sidang perdananya.

Belum saja tuntas, Bawaslu justru kembali menemukan dugaan pelanggaran pemilu oleh oknum Camat Praya Tengah inisial H. MS.

“Masih proses pendalaman oleh Gakumdu terkait keterlibatan oknum Camat Praya Tengah, diduga jauh terlibat pro ke salah satu calon Gubernur,” ungkap ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid, Kamis (3/5).

Dia menjelaskan, saat ini terhadap dugaan pelanggaran Camat tersebut proses penindakan Gakumdu. Disatu sisi, Bawaslu juga terus melakukan pendalaman karena, tidak mau menerima laporan secara utuh.

“Kalaupun ada laporan, kami tidak mau menerima dalam keadaan mentah sehingga, terus kami dalami untuk menemukan bukti sebagai langkah tindaklanjut ke ranah hukum, ” kata dia.

Khuwailid memaparkan indikasi konkrit yang dilakukan Camat tersebut netralitas. Tentunya, dalam menindaklanjuti menggunakan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Yang jelas, ada yang sudah selesai dan ada in going proses,” cetusnya.

Disinggung soal usaha Bawaslu, kadang mental ketika di putusan pengadilan dalam arti, ancaman hukuman sesuai pasal digunakan faktanya terkadang terdakwa bebas? Bagi Khuwailid, itu ranah pengadilan.

Bawaslu tidak bisa intervensi putusan pengadilan. Dimana, dirinya tetap berfikir positif bahwa hakim memutuskan sesuai fakta persidangan, dan atas berbagai pertimbangan.

Disatu sisi, Komisioner Panwaslu Lombok Tengah, Abdul Hanan justru berbeda pendapat dan mengaku, proses tidak bisa dilanjutkan karena pelapor (Lalu Wirajuna) sudah mencabut laporan. Apalagi jika mengacu pada pasal 71 Undang-Undang nomor 10 2016 jo  pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 mengandung delik formil.  Sehingga tidak harus melihat akibat yang di timbulkan berupa menguntungkan/merugikan.

Dia menegaskan, kalau mengacu pada pendapat penyidik Polisi bahwa, unsur menguntungkan belum tergambar mengingat kepala lingkungan di bawah Kecamatan Praya Tengah belum dapat dipastikan sudah berbuat atau belum.

Begitu juga pendapat Kejaksaan, dimana unsur menguntungkan belum tergambar, mengingat kepala lingkungan belum dapat dipastikan sudah berbuat atau belum kepada masyarakat sehingga perlu dicari atau digali lagi terkait dengan unsur pasal 71 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016 mengenai merugikan/menguntungkan.

“Dengan demikian, terhadap laporan ini gakkumdu berpendapat tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Selain itu juga pelapor telah mencabut laporannya, “tutup dia. (TN-04)

Related Articles

Back to top button