Nasional

Politisi Demokrat NTB Ingin Bedah Perpres Terkait TKA

Mataram, Talikanews.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat HMS Kasdiono meminta semua pihak memahami terlebih dahulu Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Saya bukan persoalkan mendukung atau tidak apalagi mencabut. Tapi semua pihak harus bisa duduk bersama mendiskusikan Perpres Nomor 20 tahun 2018 ini. Landasan hukumnya apa hingga dikeluarkan Perpres TKA,” ungkapnya, Rabu (2/5).

Ia mengatakan, sebelum pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan TKA, acuan tenaga kerja asing sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahkan, hal itu diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang menerbitkan Peraturan MenteriĀ  Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Di dalam UU dan peraturan menteri soal TKA, mereka yang ingin bekerja di Indonesia harus mahir berbahasa Indonesia. Sementara, di dalam Perpres soal bahasa ini dihapuskan dan bukan lagi menjadi persyaratan utama. Padahal, kalau kita berbicara pengawasan ini mestinya tidak dihapus,” ujarnya.

Selain soal TKA harus bisa berbahasa Indonesia ditiadakan, penggunaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pun boleh diurus kemudian meski telah berada di negara penempatan.

Semestinya ini tidak boleh. Namun, dalam Perpres pemerintah baru bisa menerima RPTKA setelah bekerja di Indonesia. Hal ini sama dengan pemberi kerja dapat memberikan pekerja lain lagi dengan jabatan yang sama.

“Di aturan dulu tidak boleh, namun di Perpres boleh. Masa kerja tidak boleh melebihi dari kontrak kerja,” tegas Kasdiono.

Menurut Kasdiono, terlepas dari semua itu yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah bagaimana pemerintah memberikan proteksi atau pengawasan terhadap mereka yang akan bekerja di Indonesia.

“Kita berikan apresiasi kepada pemerintah yang ingin menambah investasi dari luar, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana negara mengatur soal intervensi dan pengawasan terkait TKA tersebut,” tegas Kasdiono.

Untuk itu, daripada terus berpolemik, sarannya, sebaiknya pemerintah dapat memberikan penjelasan soal Perpres TKA.

“Ini mestinya yang harus dilakukan, kita bedah persoalan ini bersama-sama. Meski pada persoalan ini, saya belum setuju Perpres TKA,” tandas politisi asal Partai Demokrat ini. (TN-04)

Related Articles

Back to top button