Nasional

ITDC Lakukan Pengosongan Lahan di Lokasi HPL 28 Berjalan Lancar

Lombok Tengah, Talikanews.com – PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) bersikap tegas atas pengusaan lahan yang dilakukan Lalu Erwin Martakota beserta keluarganya yang berada di dusun Ketapang, Kuta, Pujut. Namun, Senin (30/4) terlihat ITDC dan sejumlah anggota Polres Loteng melakukan pengosongan kembali terhadap lahan HPL 28 atau yang masih dikuasai Lalu Erwin.

Tapi, dengan mediasi yang dilakukan ITDC, Camat Pujut, Lalu Sungkul dan Kepolisian, pengosongan lahan tersebut berjalan lancar.

Genarl Affair ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta menjelaskan, pengosongan lahan ini merupakan pengosongan lanjutan. Karena, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pengosongan tapi belum tuntas.

“Pertimbangan dilakukan pengosongan, karena lahan ini sudah dikerjasamakan dengan investor, yang akan segera membangun hotel,” terang Bratasuta didampingi Kepala Devisi Hukum ITDC, Yudhistira Setiawan.

Langkah pengosongan itu pun, tidak serta merta dilakukan ITDC. Namun, karena ada dasar yang kuat dimiliki ITDC, maka ITDC berani melakukan pengosongan. Dasarnya yakni sertifikat HPL nomor 28 tahun 2008.

“Atas dasar inilah kami melakukan pengosongan lahan. Kalau tidak ada dasar, tidak mungkin kami berani melakukan hal itu,” ujarnya.

Tapi, perlu diketahui, ITDC sebenarnya tidak mengurus persoalan sengkata lahan lagi. Melainkan, ITDC seharusnya pokus kepada membangun.

Memang ketika itu, sebelum asset ini beralih atau dipegang ITDC, yang melakukan pembebasan lahan adalah LTDC. Tapi, karena
LTDC mengalami kesulitan, sehingga diambil alih oleh Negara yakni menteri keuangan.

Selanjutnya, menteri keuangan menyerahkan asset tersebut ke BTDC berdasarkan PP nomor 50 tahun tahun 2008.

“Termasuk didalamnya itu keluar HPL 28 diatas tanah yang disengketakan oleh L Erwin,” jelasnya.

Sementara kronologis keluar HPL itu, dasarnya ada putusan Pengadilan Agama Praya nomor 18 tahun 1997 yang berkaitan dengan pembagian waris oleh Lalu Bayak kepada pewarisnya diatas lahan seluas 1,85 hektar. Kemudian, atas dasar inilah ahli waris menjual tanah tersebut ke LTDC. Bahkan, nama tang tercantum ketika itu yang menjual yakni Baiq Semanggih, Lalu Martin, Lalu Tapip. Atas dasar inilah terbit HPL 28 diatas lahan tersebut.

Memang diketahui, dilapangan juga berkembang kalau Lalu Erwin mempunyai surat hibah tahun 1989, tapi di dalam dokumen yang ada sudah jelas disana ada terjadinya jual beli dari ahli waris.

“Dalam hal ini juga, BPN tidak akan berani terbitkan HPL, kalau belum jelas permasalahannya, terutama soal jual belinya,” katanya.

Sehingga, bila persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum, pihaknya sudah siap.

“Malah itu lebih bagus, sehingga persoalan ini bisa jelas, milik siapa,” tungkasnya.

Sementara, Yudhistira Setiawan menjelaskan, dari segi hukum agraria, ITDC sudah sah memiliki lahan tersebut. Pasalnya, BPN sudah menerbitkan HPL dengan nomor 28 diatas lahan itu. Perlu diketahui pula, ketika BPN menerbitkan HPL 28, BPN sudah melakukan berbagai pertimbangan dan penalahaan cukup panjang, bila tidak ditemukan ada masalah, barulah BPN menerbitkan HPL.

“Ketika fakta HPL 28 diterbitkan, itu sudah membuktikan ITDC sah memiliki lahan itu,” jelasnya.

Kemudian, secara logika ketika lahan kita dikuasai orang lain tanpa sebab, apakah kita akan membiarkan. Itu tidak mungkin. Apalagi, lahan itu sudah dikerjasamakan dengan pihak lain atau investor.

“Jadi atas dasar inilah ITDC melakukan pengosongan di atas lahan tersebut,” pungkasnya. (TN-03)

Related Articles