Pemerintahan

Dewan Loteng sampaikan 34 Rekomendasi dan Catatan Strategis ke Eksekutif

Lombok Tengah, Talikanews.com – DPRD Lombok Tengah menyampaikan 34 rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun 2017, Senin (30/4).

Adapun rekomendasi itu, penting dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menentukan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu, dalam rapat paripurna istimewa yang dihadiri Plt Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, Sekda Loteng, HM Nursiah, Asisten II Sekda Loteng, H Nasrun dan sejumlah SKPD, Sekretaris DPRD Loteng, Raden Mulyatno Junaidi menyampaikan hasil rekomendasi yang isinya, diantaranya soal pengelolaan pendapatan daerah, yang dinilai masih belum tegas dalam mengevaluasi capaian target.

Begitu juga, realisasi target retribusi pasar yang dikelola kecamatan sangat minim, sehingga diminta pengelolaannya dikembalikan ke OPD.

Kedua, Pemda diminta untuk sungguh-sungguh menggali hal-hal yang menjadi persoalan atau kendala dalam pengelolaan belanja daerah. Selanjutnya, terkait pembiayaan, dimana pemda diminta untuk melakukan kajian atau analisa terhadap potensi yang ada sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

Untuk urusan wajib juga, pemda harus memperhatikan soal pendidikan, salah satu poin yang ditekankan terkait program edukasi yang harus diberikan ke siswa, baik itu keagamaan maupun budi pekerti, sehingga itu bisa mengurangi tingkat kenakalan siswa.

Urusan kesehatan juga terus menjadi prioritas dalam rekomendasi itu, sebab masih banyak yang harus dibenahi oleh Pemda Loteng, salah satunya, meningkatkan kualitas pelayanan RSUD serta memperhatikan kecukupan dan kecakapan tenaga medis dalam melayani pasien.

Selain itu, mengakaji kembali besaran TKD kepada tenaga medis, karena dinilai terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara dokter dengan tenaga medis lainnya.
Urusan PUPR juga jadi sorotan, pasalnya ada beberapa persoalan yang harus dilakukan perbaikan.

Seperti, melakukan kajian secara mendalam terhadap permohonan izin penggunaan ruang agar sesuai dengan zonasi dan Perda RTRW. Tidak hanya itu, membuat RDTR terhadap beberapa daerah cepat tumbuh agar pembangunan dapat terkendalikan.

Selain itu, soal  tenaga kerja. Pemda diminta menyusun dan mengusulkan pembentukan Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal untuk memenuhi tingginya kebutuhan tenag kerja di Loteng. Selain itu, meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan job fair dalam rangka memberikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat.

Kemudian, penanaman modal, dimana Pemda diminta dalam menerbitkan izin tidak berbelit-belit serta dilakukan secera cepat dan tepat melalui sistem satu pintu. Mencabut izin-izin yang perbitannya tidak sesuai dengan regulasi yang ada, mencegah terjadinya praktek percaloan dalan penerbitan perizinan dan memberikan kemudahan perizinan untuk kegiatan usaha diluar kawasan KEK.

Selanjutnya, pemda diminta melakukan pendataan terhadap kawasan permukiman kumuh, karena di Loteng masih banyak wilayah kumuh lainnya yang membutuhkan penanganannya.

Tidak luput pula dalam rekomendasi itu, dewan minta SKPD terkait untuk menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap perangkat desa yang menjadi pengurus partai politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, melakukan rekrutmen pendamping desa secara obyektif sebagai upaya untuk menjaring tenaga pendamping yang memiliki kompetensi, sehingga tidak ada lagi pendamping desa yang tidak memahami tugasnya.

Pemda juga diminta bersungguh-sungguh dalam mengelola potensi parkir yang dimiliki dengan menyusun program kegiatan yang berkesinambungan, melaksanakan Perda dalam pengelolaan parkir sehingga persoalan klasik parkir tidak terus terulang.

Di Pertanian juga, dewan meminta agar Pemda mengintesifkan pengawasan dan pemantauan kualitas benih bersubsidi. Dengan cara mengoptimalkan fungsi penyuluh sesuai tugas fungsinya dengan memperhatikan wilayah kerjanya serta meningkatkan kapasitas penyuluh tani sesuai dengan perkembangan zaman.

“Kami juga minta penyusun tim perumus LKPJ kepala daerah, tidak hanya sebatas menghimpun apa yang telah disampaikan oleh masing-masing OPD tanpa melakukan kajian, sehingga LPKJ yang disampaikan terkesa bukan merupakan LKPJ kepala daerah akan tetapi LKPJ kepala OPD,” ungkapnya ketika menyampaikan tiga catatan umum yang perlu diperhatikan Pemda Loteng.

Selanjutnya, DPRD juga menyayangkan persoalan-persoalan yang dicantumkan banyak berkiatan dengan kurangnya umber daya aparatur PNS yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, hal ini tidak berbanding lurus dengan besarnya belanja pegawai yang dianggarkan, oleh sebab itu pihaknya memita Pemda untuk melakukan kajian secara komprehensip untuk menemukan sumber permasalahan yang sesungguhnya guna disusun perencanaan yang tepat dalam upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur PNS yang penyusunannya sesuai analisa beban kerja yang obyektif.

“Kami minta juga agar masing-masing kepala SKPD yang diutus Pemda untuk mewakili kepala daerah dalam rapat konsultasi dengan DPRD agar memahami subsatnasi LKPJ yang disampaikan, mengingat beberapa kepala SKPD menyampaikan ada kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas akan tetapi dalam dokumen LKPJ disebutkan tidak ada kendala sehingga menyulitkan DPRD memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah ke depan,” tungkasnya.

Setelah dilakukan penyampaian rekomendasi, Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Fuaddi FT menyerahkan keputusan DPRD Loteng nomor 6 tahun 2018 tentang rekomendasi DPRD Loteng terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2017 ke Plt bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri didampingi Sekda Loteng, HM Nursiah. (TN-03)

Related Articles

Back to top button