Politik

23 Ribu Pemilih Lobar Diduga Fiktif, Paslon Siap Tempuh Jalur Hukum

Lombok Barat, Talikanews.com – Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat mulai memanas. Bagaimana tidak, tim data pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Barat Periode 2018-2023, HM Izzul Islam dan TGH Khudari Ibrahim, meragukan tingkat keabsahan data pemilih sementara (DPS) sebanyak 472.237.

Menurut Koordinator Tim Data Paslon Zul-Khair, Lalu Agus Wirawan, menyampaikan, pada Pemilukada tahun 2012 lalu, DPT Lobar berjumlah 511.497.

“Awal kekisruhan itu berangkat dari DPT Tahun 2013. Jika kita bandingkan dengan DPS tahun 2018 dengan DPT tahun 2013, maka terlihat perbedaan signifikan terhadap tingkat laju pertumbuhan masyarakat,” ungkapnya, saat konfrensi pers belum lama ini.

Dikatakannya, angka DPT Pemilukada Tahun 2013 sebanyak 511.497 ditengarai merupakan angka DPT yang diambil dari DP4 Kemendagri, dimana sumber data utamanya berasal dari Dukcapil Lobar.

Data DP4 Kemendagri itu jika dibandingkan dengan DPS yang dirilis oleh KPU Lobar maka terjadi pelonjakan data sekitar 141.307. Kemudian, kalau angka 141.307 itu ditambahkan pada DPS tahun 2018 maka akan terjadi hal yang sangat mustahil, karena akan terjadi pelonjakan angka DPS.

Sebab ketika merujuk pada suatu teori pertumbuhan penduduk, tidak ada dalam logika manapun bahwa tanpa terjadinya perang, bencana alam atau pun serangan wabah, mengalami tingkat penurunan jumlah penduduk yang sangat drastis yakni sekitar 12 ribu orang.

“Ini adalah sesuatu hal yang sangat mustahil terkecuali kami mencium adanya gelagat konspirasi dalam soalan ini. Sebab dalam logika statistik kenaikan jumlah penduduk itu hanya sekitar 2,5 persen . Sementara di Lobar ini kok bisa terjadi penurunan yang sangat drastis?,” kata dia.

Agus Wirawan juga mempertanyakan data yang dirilis oleh KPU Lobar terkait adanya angka di dalam DPS 2018 sebesar 43.210 yang diperoleh dari data pemilih tetap Pilpres yang tidak memiliki NIK sehingga KPU dikatakan Agus berharap agar angka 43.210 itu dapat di NIK kan.

Anehnya, oleh Dukcapil Lobar angka 43.210 tersenyum dilakukan verifikasi secara digital sehingga Dukcapil memperoleh angka sebesar 32.210 sehingga tersisihlah angka sebesar 11.000.

Parahnya lagi, dengan alasan ketiadaan dana, tenaga dan waktu yang cukup, Dukcapil melemparkan tanggungjawab selanjutnya kepada para Kepala Desa untuk melakukan verifikasi terhadap NIK, padahal dalam aturan manapun tidak dibenarkan Kades melakukan verifikasi terhadap NIK.

Diduga, langkah itu diambil ditengarai sebagai sebuah upaya Dukcapil untuk menghindari masalah ketika dari angka tersebut ditemukan masalah hukum dan nanti kesalahannya akan ditimpakan kepada para Kades.

“Setelah diverifikasi oleh para Kades, dikabarkan ditemukan angka sebesar 21.000 yang telah terverifikasi oleh para Kades. Kami juga lakukan langkah cross check dengan mencocokan angka dari Kemendagri, maka disimpulkan angka 21.000 ini pun diduga illegal karena tidak ada nomor NIK nya,” tuturnya.

Dia mengaku, saat ini telah mengantongi data sekitar 23.000 pemilih yang terindikasi fiktif alias tidak ada pemilihnya.

“Kami akan minta secara formal kepada KPU dan Dukcapil untuk melakukan verifikasi secara bersama-sama. Selayaknya untuk mengharapkan adanya hasil Pemilukada yang demokratis, jujur dan adil, langkah verifikasi itu harus dilakukan secara bersama-sama agar semua pihak tahu kebenaran data ini. Dan kalaupun kedua lembaga ini terkendala oleh karena adanya kendala dana, maka kami siap untuk mendanai verifikasi itu,” tegas Agus Wirawan.

Sementara itu HM Izzul Islam juga mengaku heran dengan adanya penambahan jumlah pemilih di kawasan-kawasan tertentu dan pengurangan jumlah pemilih pada kawasan-kawasan tertentu juga.

“Seperti di daerah Sekotong terjadi penambahan angka pemilih sebanyak 10.000 orang dan di daerah Batulayar, Gunung Sari, Sesela terjadi pengurangan angka pemilih. Sementara di Narmada tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan angka pemilih.
Padahal di Daerah Batulayar, terjadi pembangunan kawasan pemukiman penduduk yang cukup signifikan akan tetapi anehnya angka pemilihnya kok bisa berkurang,” ucap pria yang akrab disapa HMI ini dengan nada penuh heran.

Banyaknya dugaan kejanggalan yang ditemui oleh pihak Paslon Zul-Khair ini dalam penetapan jumlah pemilih di Lobar secara otomatis melahirkan tanda tanya dan keheranan akan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada.

“Dua permintaan kami, pertama mari kita sama-sama lakukan verifikasi di lapangan terhadap daftar pemilih di Lobar ini. Yang kedua, kejahatan yang terjadi dalam soal ini mulai dari tahun 2012 hingga saat sekarang ini, haruslah diungkap oleh Aparat Penegak Hukum dan harus ada orang yang dipenjara karena adanya dugaan pemilih fiktif sebanyak 102.047 di tahun 2012,” tegasnya.

Terkait hal itu, Komisioner Panwaslu Kabupaten Lombok Barat, Lalu Arjuna Surya Nursiwan meminta kepada paslon atau siapa saja yang memiliki bukti dugaan kecurangan data penduduk atau pemilih supaya segera laporkan ke Panwaslu. Dengan bukti data itu, maka Panwaslu bersama Panwascam akan melakukan pendalaman.

“Untuk diketahui, Panwascam juga sedang validasi data itu dilapangan. Apapun hasilnya, kami akan rekomendasikan ke KPU dan Dukcapil, ” paparnya, Senin (30/4).

Dia mengaku, tidak memiliki kewenangan Verifikasi daya karena tuhan Panwaslu melakukan analisa kajian antara temuan dan tanggapan masyarakat, kemudian merekom ke KPU berdasar data untuk di perbaiki dan di verivikasi.

“Setau kami, jarang terjadi bos, pasti mereka perbaiki itu data kalau ada rekom panwas. Bicara pak Izzul, kan sasaran beliau Dukcapil makanya laporannya ke Mendagri, kalau kami dalam hal ini lebih kepada validitas data saja bos, “ujarnya.

Yang jelas lanjutnya, jika ada temuan atau data bukti dugaan supaya disampaikan ke Panwaslu acara segera ditindaklanjuti.” Kalau kami rekom tampa data di bilang seh tidak berdasar, “tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button