Pemerintahan

Pemprov NTB Alokasikan Rp 60 Miliar Untuk Rumah Layak Huni

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB, menyiapkan anggaran pembangunan rumah layak huni ditahun 2018 sebesar Rp 60 Miliar.

Anggaran tersebut sengaja diplot semata-mata demi terealisasinya perencaaan program percepatan penurunan kemiskinan dengan komponen utama pembangunan rumah layak huni. Karena, saat ini, sekitar 230 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih membutuhkan rumah layak huni di NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti menyampaikan, rumah merupakan kebutuhan paling esensial atau mendasar bagi masyarakat, untuk itu pembangunan rumah layak huni harus benar-benar dipastikan tepat sasaran sesuai perencanaan.

Terutama bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat Indonesia khususnya di NTB benar-benar merasakan keadilan untuk dapat memperoleh rumah bersubsidi dari pemerintah tersebut.

“Saya tekankan, semua program harus tepat sasaran terutama rumah layak huni, “ungkapnya diacara Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Layak Huni Wilayah IV yang mencakup enam provinsi wilayah kerja, yakni Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Barat, Papua dan Papua Barat, pada Kamis (26/4).

Rosiady menceritakan bahwa dirinya telah terlibat cukup lama secara keilmuan dalam penelitian perumahan rakyat sewaktu dirinya masih aktif menjadi Dosen di Universitas Mataram, termasuk menyusun skema dalam proses perencanaan pembagunan perumahan rakyat layak huni sehingga benar-benar tepat sasaran.

“Saya menaruh harapan besar rakor ini akan melahirkan pola yang efektif dalam pegembangan dan distribusi rumah layak huni di Indonesia, khususnya di NTB agar betul-betul tepat sasaran,” kata dia.

Kedepan lanjutnya, Pemerintah Provinsi NTB  merencakan program percepatan penurunan kemiskinan dengan komponen utama pembangunan rumah layak huni.

Saat ini di NTB sekitar 230 ribu KK yang masih membutuhkan rumah layak huni. Oleh karena itu, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar 60 miliyar untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarkat di NTB.

Rosiady juga mengingatkan bahwa selain memperhatikan skema distribusi, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembang hendaknya melakukan kontrol dan evaluasi, sehingga selain memperoleh persentase keuntungan yang layak, juha dapat menghasilkan rumah yang betul-betul layak dan berkualitas bagi masyarakat.

“Gandenglah  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak yang selalu membela masyarakat kecil dengan memberikan kritik dan saran kepada pemerintah, dalam menjalankan program ini, ” pesannya.

Pada kesempatan itu, Kasubdit Evaluasi Wilayah IV, Kementerian PUPR, Fina Sjafina, menegaskan, S rapat Evaluasi yang dihadiri oleh Direktur Evaluasi Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR Ir. Ardiyantono, MA dan sejumlah anggota Asosiasi Pengembang perumahan wilayah IV dari enam provinsi ini, bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan berupa ketepatan penerima bantuan perumahan layak huni untuk kemudian dilakukan evaluasi.

“Kedepan akan terus dilakukan peningkatan kerjasama antara pemangku kepentingan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat di Indonesia, “tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button