Pemerintahan

PT MC Siap Bayar, Gubernur NTB Tetap Gunakan JPN

Mataram, Talikanews.com – PT Multi Capital melalui Kuasa Direksi, Muhammad Sulthon, berjanji akan membayar tunggakan hutang divestasi 6 persen saham milik PT DMB sebesar Rp 408 Milyar lebih minggu akhir April 2018. Janji itu tertuang dalam surat nomor 003/MC/IV/2018 tertanggal 23 April 2018.

Dalam surat tersebut, Muhammad Sulthon, mengatakan proses pembayaran penggantian investasi PT DMB telah dilakukan pihaknya pada tanggal 23 April 2018. Untuk memenuhi persyaratan administrasi di Republik Rakyat China yang merupakan Negara sumber pembayaran diperlukan beberapa hari dalam proses penyelesaian tersebut.

Surat tersebut juga menginformasikan bahwa dana penggantian investasi kepada PT DMB sebesar Rp. 408.211.989.894, akan dapat diterima di rekening PT DMB pada Minggu terakhir April 2018.

Terkait hal itu, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi menegaskan, tetap akan menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena, dalam persoalan ini ada dua hal yang beda yakni bisnis to bisnis sehingga gunakan JPN.

“Karena bersifat bisnis to bisnis, tetap gunakan JPN. Nanti, surat kuasa dari DMB dan saya sudah perintah asisten segera buatkan surat kuasa itu, ” kata dia.

Sapaan TGB itu mengatakan, proses tetap jalan, karena yang akan dituntut adalah hak daerah yang tertahan selama ini oleh PT MC dan haus dibayar.

Disatu sisi, bagi Ketua Komisi III DPRD NTB, H Johan Rosihan ST justru mengapresiasi adanya keinginan PT MC melakukan penyelesaian terhadap hutang divestasi sebesar Rp 408 Milyar lebih tersebut pada sekitar minggu akhir April 2018.

“Ketika melihat adanya surat tersebut, tenang saya. Bahwa di APBD Perubahan itu yakin dana itu sudah ada. Proses transfer sedang berjalan. Kita tunggu saja uangnya, dan ndak usah repot-repot pakai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menagihnya,” terangnya.

Politisi PKS NTB itu menyerahkan mekanisme pembayaran tersebut diselesaikan dalam mekanisme perusahaan. RUPS tentang itu sudah dilakukan. Paska RUPS, skema bayar sudah mulai jalan. Kalau kami di DPRD kan cuman tunggu skema APBD nya saja, sehingga dana sebesar Rp408 Milyar lebih itu harus ada saat APBD Perubahan. Sikap ini juga sudah kami sampaikan ke PT MC dan mereka sanggup. (TN-04)

Related Articles

Back to top button