Pemerintahan

Pemda Loteng Dibilang Bohong Ajukan Gugatan Nambung

Lombok Tengah, Talikanews.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah akan ajukan gugatan ke Mahkamah Kostitusi (MK) atas putusan Mendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang batas wilayah yang menetapkan Pantai Nambung Desa Buwun Mas, masuk Kecamatan Sekotong Lobar dinilai bohong belaka.

“Pemkab ternyata bohong besar akan lakukan gugatan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Samsul Qomar, Jum’at (20/4).

Buktinya lanjut disapa Komeng itu, sampai detik ini belum memasukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara, padahal kepada publik di beberapa media masa dan kesempatan mengaku sudah melayangkan gugatan terkait putusan Mendagri atas batas wilayah tersebut.

“Saya sesalkan kebohongan yang di lakukan Pemda kepada masyarakat Loteng sejauh ini,” katanya.

Seharusnya Pemda mengakui saja kekalahan itu dan jangan sok merasa bisa mempertahankan wilayahnya. Malah semua ini contoh arogansi yang tak berdasar alias ketidakmampuan Pemda dalam mengelola wilayahnya.

“Saya melihat ini kegagalan Suhaili-Fathul menjaga wilayah Loteng dan ini berbahaya kedepan bisa abis wilayah kita di ambil,” tegasnya.

Bukan hanya wilayah yang di ambil kata Komeng, tapi tanah milik warga juga di rampok oleh pihak lain dan ini harus menjadi tanggungjawab Pemda Loteng, sebab perda RTRW Lobar tidak pernah berubah kok bisa mereka klaim Nambung masuk Lobar, tapi sayangnya Pemda Loteng tak berdaya dan tak serius menjaga wilayah.

“Saya pernah ke Kementrian, dimana orang Kementrian bilang Pemda kita yang tak serius mengurus Nambung. Terbukti, dalam beberapa kali mediasi Bupati dan Wakil Bupati tak pernah hadir hanya bawahan saja, malah secara sepihak kepala Bappeda menandatangani kesepakatan yang tak menguntungkan dan akhirnya Nambung pun lepas,” ucapnya.

Selanjutnya kami melihat perampokan di Nambung adalah sindikat yang di duga dilakukan oleh para oknum tertentu.

“Silahkan buktikan, kalau memang Pemda serius ingin merebut Nambung,” tungkasnya.

Sementara, sebelumnya Sekda Loteng, HM Nursiah mengatakan, akan segera melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, Pemkab Loteng dalam mempersiapkan dokumen, bukti-bukti dan semua persyaratan gugatan.

“Yang kita gugat yudicial review soal Permendagri Nomor 93 tahun 2017,” ujarnya.

Pasalnya, keputusan itu dilakukan sepihak. Apalagi, Pemkab Loteng tidak pernah diundang dalam menentukan kesepakatan soal Nambung.

Untuk itu, pihaknya sudah siapkan semua dokumen dan bukti-bukti kalau Nambung masuk Loteng. Seperti, UU nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, dokumen lainya, diantaranya peta tematik, letak wilayah dan historis yang menyatakan Nambung masuk Loteng.

“Kita tunggu saja seperti apa keputusan MK nantinya,” pungksnya. (TN-04)

Related Articles