Pemerintahan

Akibat Bersifat Politis, Pembangunan NTB Belum Maksimal

Mataram, Talikanews.com – Proses pembangunan yang ada di NTB, masih bersifat politis dan populasi. Hal menjadi bahan kritikan Fraksi PDIP DPRD NTB khususnya, program prioritas pemerintah provinsi NTB dalam mengentaskan kemiskinan.

Dimana, angka kemiskinan saja masih berkisar 15,05 persen. Mestinya, seiring pertumbuhan ekonomi, angka itu harus turun sesuai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2013-2018. Kalau dilihat, pertumbuhan ekonomi NTB meningkat sebesar 7,1 persen tanpa sektor tambang.

Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Ruslan Turmuzi mengatakan, peningkatan pertumbuhan daerah NTB belum bisa menyentuh gini rasio. Di mana ketimpangan antara warga miskin dan kaya masih terjadi.

“Ketimpangan menjadi tolak ukur melihat suatu daerah membaik,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya tidak melihat ada satu kegiatan yang membumikan warga NTB terutama pada aspek kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan belum sebanding dengan jumlah investasi yang sedang menggeliat.

Partai yang mendukung gubernur, TGH M Zainul Majdi ini masih melihat investasi triliunan rupiah belum bisa menyentuh pengentasan kemiskinan.

“Artinya ada program menyasar ke masyarakat,” ungkapnya, Jumat (20/4).

Politisi banteng moncong putih ini menganggap program pemerintah hanya bersifat politis dan populis. Maksudnya, untuk sisi politis dilihat dari bagaimana pemerintah membangun karena ada kepentingan, sedangkan populis bermakna pada kecenderungan ingin terkenal saja.

Ruslan mencontohkan bagaimana program pemerintah dalam belanja modal tidak berdampak kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan alokasi belanja tidak pada orientasi masyarakat miskin semata.

Pembangunan di NTB selama ini masih buram dan tidak jelas.
Menurut Ruslan, tidak ada satu program pemerintah yang nyata yang berorientasi pada bagaimana mendorong angka kemiskinana dan tercapainya kebutuhan dasar warga NTB.

Disatu sisi, Ketua DPW PKS NTB, H Abdul Hadi justru menyampaikan perlu dikaji ulang program yang ada. Karena masih ada ketimpangan. Sebab, selama ini pemprov dalam melakukan pembangunan berdasarkan pada proporsionalitas dan profesionalitas.

“Perlu dilakukan kajian sebagai alasan tentang keadilan dalam pembangunan,”kata dia.

Dia pun memiliki catatan apa saja program yang belum terpenuhi selama kepemimpinan Tuan Guru Bajang (TGB)-Muh Amin. Namun, semua catatan itu ditutup oleh kebaikan atau kontribusi yang diberikan oleh gubernur dan wakil gubernur tersebut.

Dia mencontohkan selama ini sering disebut adanya ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Bali. Namun hal itu tentu sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

“Kalau dari sisi pembangunan tingkat daerah sudah berimbang,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ridwan Syah menyampaikan, bahwa semua program pemerintah tentu berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan warga NTB. Meski diakui, masih banyak PR yang belum terselesaikan dalam RPJMD.

Karena itulah, Gubernur meminta seluruh OPD bekerja lebih maksimal lagi untuk mencapai target yang belum tercapai atau belum maksimal dilakukan. Karena, penilaian, ada beberapa program yang tidak sinkron antara OPD satu dengan OPD lainnya.
Sehingga, membutuhkan pemahaman yang mengacu pada RPJMD.

“Contoh kecil, IPM NTB saat ini berada di urutan 29 dari 33. Ini tentu luar biasa. Tidak mudah untuk bisa menaikkan IPM itu, apalagi pertumbuhan IPM kita bisa kalahkan Kalimantan Barat. Tapi, tidak harus bangga, tingkatkan lagi supaya bisa kalahkan Provinsi lainnya, tutup mantan Kepala Dinas Perhubungan itu. (TN-04)

Related Articles