Nasional

PT CKS Bantah Sekap 20 CTKW Asal NTB di Malang

FOTO KLARIFIKASI : Inilah jajaran PT CKS, bersama kuasa hukum I Gede Sukarmo (kanan), Manager Operasional (kiri) saat klarifikasi adanya 20 CTKW asal NTB yang disekap di Malang Jawa Timur.

Mataram, Talikanews.com – Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Citra Karya Sejati (CKS) membantah menyekap puluhan CTKW asal NTB di Malang Jawa Timur. Termasuk, beredarnya video viral atas di Training Center Bersama.

Melalui kuasa hukumnya, I Gede Sukarmo menyampaikan, selaku PT CKS bahwa tidak benar adanya penyekapan terhadap 20 CTKW yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia mengatakan, terkait dengan pengaduan salah seorang CTKW bernama Titin melalui sambungan telepon yang melaporkan dirinya di tempatkan di ruang penampungan yang tertutup dan pengap, tidak benar adanya, karena Training Center yang dimiliki CKS terdiri dari ruang-ruang yang mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, bahkan tersedia sarana olah raga.

Dalam training center kami, setiap TKI mendapatkan makanan yang cukup dalam sehari tiga kali dengan menu 4 Sehat 5 Sempurna, dan setiap TKI mendapatkan satu tempat tidur, juga fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan proses pelatihan peningkatan keahlian yang menunjang persiapan para TKI untuk bekerja sesuai dengan Negara penempatannya masing-masing.

Mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh CTKW apabila mengundurkan diri, bahwa CKS mengacu kepada perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dengan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang ditandatangani oleh CTKI dan mengetahui Disnaker setempat, yang Pada Bab IV Pasal 16 disebutkan apabila pihak kedua (CTKI) mengundurkan diri atau melarikan diri dari penampungan maka pihak kedua (CTKI) wajib mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama (PPTKIS).

“Titin itu telah melakukan proses ID di Disnaker Sumbawa Pada tanggal 09 Januari 2018 dan sudah melakukan medical online pada tanggal 18 Januari 2018, dan telah menandatangani job offer pada tanggal 24 Januari 2018, “ungkapnya saat klarifikasi pemberitaan sebelumnya, di Mataram, Kamis (19/4).

Sukarmo menjelaskan, Visa kerja tersebut telah dikirimkan oleh pihak Negara penempatan pada tanggal 11 April 2018. Pada intinya TKI ini sudah siap untuk proses pemberangkatan ke Negara penempatan, hanya menyisakan proses Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Bahkan, dengan beredarnya pemberitaan itu, aparat penegak hukum Tim dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), melakukan pemeriksaan ke penampungan CKS.

Hasilnya, tidak ada Penyekapan seperti pemberitaan yang beredar, ternyata beberapa CTKI yang sedang Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) termasuk CTKI atas nama Titin dari Sumbawa setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Tim P4TKI alasannya menyebarkan video viral dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang penyekapan, karena CTKI yang bersangkutan ingin mengundurkan diri sebagai CTKI karena ada masalah keluarga, dan mereka ingin biaya pulang gratis dan terlepas dari perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dengan CTKI.

Oleh sebab itu, selaku kuasa hukum CKS sangat menyayangkan atas tersebarnya pemberitaan yang tidak benar (Hoax) atau fitnah sehingga melakukan hak klarifikasi. Karena, pemberitaan tersebut mengakibatkan rusaknya nama baik PT Citra Karya Sejati.

“Jika ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta maka, PT CKS akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata, ” katanya.

Yang jelas lanjutnya, Titin mempunyai masalah pribadi, yakni ingin pulang. Namun, keinginan Titin harus mengganti rugi biaya pelatihan selama di penampungan dan biaya lain sesuai perjanjian penempatan.

Disatu sisi, Manager Operasional PT CKS, Sondah menegaskan, dalam memberangkatkan CTKI, CKS tetap mengacu pada prosedur yakni, harus dapat id card dari Disnaker, baru diberangkatkan ke Malang untuk belajar bahasa, praktek dan sebagainya.

Dimana, mereka harus belajar minimal 3 bulan dan harus harus bisa. Setelah itu uji kompetensi, kalau layak maka akan ikuti proses selanjutnya.

“Tidak benar jika ada yang mengatakan ganti rugi biaya sebesar Rp 25 juta, nominal itu sudah tertuang dalam perjanjian penempatan dan yang mengetahui adalah Dinasker,” tuturnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button